Anggota konsorsium ini adalah Balitbangkes, Lembaga Eijkman, dan beberapa universitas terkemuka di tanah air.

“Konsorsium ini menargetkan bibit vaksin bisa ditemukan akhir tahun ini sehingga tahun depan bisa diproduksi vaksin secara massal. Kita memberikan apresiasi atas berbagai upaya dari biofarma ini,” ujarnya.

Politikus PKB ini menyampaikan dalam pertemuan tersebut Biofarma juga menyampaikan keluhan terkait masih panjangnya rantai birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya keluhan ini tentu harus ditindaklanjuti dan akan disampaikan kepada pemerintah karena dalam kondisi darurat Covid-19, peran Biofarma sebagai Holding BUMN di bidang farmasi sangat dibutuhkan.

“Dalam kondisi darurat harusnya dimungkinkan pemangkasan birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, kendati unsur transparan dan akuntabilitasnya harus tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Pendopo Gubernur Gedung Pakuan Bandung, Tim Pengawas DPR menerima masukan akan pentingnya rapid test massal di daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan Ridwan Kamil menilai akan percuma dilakukan PSBB tanpa dibarengi dengan rapid test massal.

Selain itu gubernur Jawa Barat tersebut juga meminta agar ada prioritas bagi warganya baik dalam penanganan sisi Kesehatan maupun dalam distribusi social safety net mengingat penduduk Jabar merupakan terpadat di Indonesia.

“Tentu masukan ini juga akan kami kaji dan kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 untuk segera ditindaklanjuti,” kata Cucun.