Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Sebut Dana Kartu Prakerja Diberikan ke Peserta, Bukan Lembaga

Panji menganalogikan ini dengan aliran dana ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Keluarga Sejahtera

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Pemerintah Sebut Dana Kartu Prakerja Diberikan ke Peserta, Bukan Lembaga
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Kartu Prakerja diberikan ke penerima, bukan ke lembaga pelatihan.

Panji menganalogikan ini dengan aliran dana ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Keluarga Sejahtera, dimana uangnya diberikan ke penerima.

"Jadi penerima ada yang menguasai pemanfaatan bantuan. Si siswa di KJP boleh beli alat tulis, sarana sekolah untuk belajar di toko yang menerima kartu tersebut," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Menurutnya ini bukan aliran dana, tapi bantuan ke penerima yang harus dimanfaatkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui Kartu Prakerja.

"Itu semua disalurkan ke penerima secara bebas memilih dan mengikuti pelatihan untuk memanfaatkan bantuan tersebut," kata Panji.

Namun tentunya, ia mengungkapkan, penerima manfaat Kartu Prakerja punya pilihan untuk menggunakan di toko dalam hal ini platform digital.

Berita Rekomendasi

"Pesertanya yang dapat manfaat dan pelatihan itu tidak gratis. Ada yang membayar, metode lain pemerintah membayar suatu balai dan beri pelatihan gratis, ada uang APBN untuk produksi pelatihan tersebut," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas