TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay menilai pelarangan mudik dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harus dibarengi dengan aturan sanksi dan kompensasi ke masyarakat.

Menurut Saleh, kompensasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak dari pelarangan mudik pada saat ini.

Baca: Kamar Betrand Peto Disebut Mirip Kamar Pembantu, Sarwendah Tegas Beri Jawaban Menohok

"Itu terutama diperlukan bagi mereka yang mudik karena PHK. Mereka tidak mungkin bertahan lagi di kota karena tidak pekerjaan," ujar Saleh kepada Tribun, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

"Kebutuhan hidup mereka tentu sangat terganggu, itu yang mesti diberi kompensasi. Dengan begitu, ada kesimbangan antara sanksi dan kompensasi," sambung Saleh.

Saleh menilai, penerapan PSBB di Jakarta memang tidak berjalan efektif dalam menekan penyebaran virus corona atau covid-19.

Baca: Sudah Ada, Obat Maag Disebut-sebut Jadi Tanda Virus Corona Berakhir, Sudah Teruji?

Apalagi, sanksi dan kompentasi yang diberikan pemerintah masih setengah hati, karena masih banyak pelanggaran serta tidak meratanya bantuan ke masyarakat.

"Kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan masih belum terlindungi secara baik. Ini berimplikasi pada kepatuhan mereka terhadap PSBB dan juga aturan mudik," papar Saleh.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu menyebut pelarangan mudik akan dipatuhi masyarakat jika terjadi keseimbangan antara sanksi dan kompensasi.

"Jika hanya sanksi yang ditekankan, pelanggaran akan tetap terjadi. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan masyarakat sulit untuk dipaksa untuk mentaati," ujar Saleh.