Jokowi: Stimulus Ekonomi Harus Menjangkau PKL hingga Pedagang Gorengan
Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk memperhatikan masyarakat kecil dari sektor informal.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi virus corona (Covid-19) memukul hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Termasuk, sektor penerbangan, pariwisata, hingga transportasi.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk memperhatikan masyarakat kecil dari sektor informal.
Baca: Rencana KPU Gelar Pemungutan Suara Pilkada Serentak via Pos, PKS: Terobosan Memang Perlu
Seperti, pedagang kaki lima, tukang gorengan hingga warung kecil yang terdampak akibat Corona.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui siaran video conference, Kamis (30/4/2020).
"Saya minta gubernur menjangkau sektor informal. Seperti pedagang kaki lima, tukang gorengan, tambal ban, warung kecil dan sebagainya. Jumlah yang seperti ini sangat besar,” ujar Jokowi.
Baca: Cerita Bupati Sragen Sebelum Muncul Ide untuk Karantina Pemudik di Rumah Kosong Berhantu
Bahkan, kata Jokowi, menurut data Bappenas jumlahnya mencapai 40 juta dan turut menampung tenaga kerja.
Jokowi pun menekankan kelompok tersebut membutuhkan bantuan negara lewat jaring pengaman sosial.
Baca: Bertambah 105 Kasus, Total Positif Covid-19 di DKI Jakarta Saat Ini 4.138 Orang
“Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan ini yang juga harus diperhatikan," ucap Jokowi.
"Saya minta gubernur di setiap daerah merancang program sama untuk menambah, memperkuat dan memperluas program stimulus yang disiapkan pemerintah pusat," tambahnya.
Kepala Negara juga meminta pemda menyiapkan skema yang jelas dan tranparan dalam menjalankan program mitigasi dan respons dampak pandemi terhadap perekonomian di daerah.
"Saya hanya titip dalam menyiapkan stimulus di daerah jalankan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur, sektor apa, mendapat stimulus apa dan menyelamatkan berapa tenaga kerja semua harus dihitung," jelasnya.