TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mendengarkan dan memenuhi aspirasi DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dengan tegas menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di masa pandemi covid-19 ini.

Apalagi, TKA yang berjumlah 500 orang tersebut diketahui berasal dari China.

Hal itu tentu akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut di tengah masyarakat.

"Apa yang disampaikan Gubernur, DPRD Provinsi, dan masyarakat itu murni sebagai aspirasi berkenaan dengan penanggulangan covid-19, " kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, Kamis (30/4/2020).

• Baca: Tolak 500 TKA China karena Corona, Bupati Konawe Pertanyakan Janji Luhut Binsar Panjaitan

Di lain pihak, pemerintah daerah dan masyarakat tentu sangat khawatir mengingat penyebaran covid-19 di Indonesia belum mereda.

Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif corona semakin banyak dan yang meninggal juga semakin banyak.

Menurut Saleh, kebijakan Pemerintah yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh.

Ia melihat ada kesan pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China.

Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut.

"Kasus kedatangan TKA asal China di masa pandemi seperti ini bukan sekali ini saja. Tempo hari ada juga puluhan orang TKA asal China yang tiba di Kepulauan Riau. Itu juga menimbulkan polemik dan perdebatan. Tapi kok semakin diperdebatkan, malah tidak semakin menyusutkan langkah mereka untuk masuk ke Indonesia," ujar Saleh.