“Tempo hari ada juga puluhan orang TKA asal China yang tiba di Kepulauan Riau. Itu juga menimbulkan polemik dan perdebatan," tutur Saleh.

Baca: Kartu Pra Kerja Dihujani Kritik, Partai Pemerintah Tak Pasang Badan, Indikasi Retaknya Koalisi?

Respons MPR

Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menunda kedatangan 500 TKA dari China.

Dikabarkan 500 TKA asal China akan bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Dilansir Kompas.com, Bambang menyebut hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menutup arus masuknya warga negara asing (WNA) dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, mengingat kewenangan kedatangan TKA berada di pusat," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Bambang juga meyakini datangnya 500 TKA dari China itu akan membuat masyarakat resah.

Maka dari itu Bambang meminta pemerintah pusat segera meminta pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi pintu masuk perbatasan.

Khususnya perusahaan modal asing di wilayah mereka yang mempekerjakan TKA.

Tujuannya, agar perusahaan tak melanggar dengan mendatangkan TKA di tengah adanya larangan masuknya WNA ke Indonesia.

"Kami juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi Covid-19, guna memutus rantai penyebaran Covid-19," lanjut dia.

Baca: Polemik Bansos, dari Data Penerima hingga Tas Jinjing, Menko PMK Minta Masyarakat Sabar dan Maklum

Gubernur dan DPRD Satu Suara Menolak

Sementara itu Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kompak menolak kedatangan 500 TKA asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini.