TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona (Covid-19), dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (28/4) lalu.

Menanggapi hal ini, Ketum Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) Indonesia Wignyo Prasetyo menilai langkah tersebut strategis dan sejalan dengan defisitnya bahan pokok.

Baca: Ksah Sedih Siswi SMP di Gresik, Dirudapaksa di Kandang Ayam, Terungkap Setelah Hamil 7 Bulan

"Apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membuka lahan sawah baru tampaknya telah dipikirkan matang sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 yang bakal menimbulkan terjadinya kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan. Hal ini juga untuk menjamin ketahanan pangan," ujar Wignyo, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Wignyo mengatakan lahan persawahan baru yang akan dibuka nanti hendaknya merupakan lahan basah atau rawa. Sehingga tidak merubah fungsinya sebagai tangkapan air.

Baca: Ada Larangan Mudik, Kemenhub Bakal Keluarkan Aturan Turunan

"Dengan memperbaiki praktek pengelolaan air dan pertanian di lahan basah, yang disertai dengan mengintegrasikan pengelolaan berbasiskan lahan basah kedalam kawasan pertanian, ketahanan pangan jangka panjang dapat terjamin dan keanekaragaman hayati pun meningkat," kata dia.

Lahan rawa juga dianggap memiliki keunggulan soal ketersediaan air dibandingkan dengan lahan sawah lainnya.

Pasalnya air di sawah lahan rawa bisa tersedia sepanjang tahun, sehingga di saat kemarau lahan tersebut dapat berproduksi optimal dan panen raya.

Baca: Badan Intelijen AS: Virus Corona Bukan Buatan Manusia

"Optimalisasi lahan rawa sangat strategis karena lahan rawa potensial untuk menekan defisit beras yang biasanya terjadi pada bulan September hingga November. Dan pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya, terutama pada bulan Agustus-Oktober," jelasnya.

Untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Wignyo turut menyarankan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Pertanian menjalankan program perluasan areal tanam.

Baca: Puasa di Penjara Saat Corona, Inul Daratista Bagikan Kabar Saipul Jamil & Tulis Soal Teman Tak Jujur

"Penting juga dana desa dari Kementerian PDT dialihkan ke urusan produksi pangan, program-program lain tinggalkan aja dulu," kata Wignyo.

"Tentu saja instruksi Presiden ini harus dilakukan dengan amanah, kegagalan mencetak lahan di periode sebelumnya harus menjadi pelajaran. Dalam situasi krisis seperti sekarang ini jangan ada lagi orang yang sekadar mengambil kesempatan, memperkaya diri dan kelompoknya," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mendadak memaparkan stok komoditas pangan domestik di banyak wilayah di Indonesia ternyata mengalami defisit.

Dalam rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor pada Selasa (28/4) tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa defisit beras saat ini sudah terjadi di 7 provinsi dan defisit jagung di 11 provinsi.