TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi terkait sosial ekonomi masyarakat.

Dampak sosial ekonomi itu membuat pemulihan di Indonesia pasca Covid-19 akan mengalami hambatan.

Hal ini terungkap dari hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium. Selain masalah kesehatan, studi ini juga meneliti dampak ekonomi dan sosial.

Baca: Alhamdulillah, Bayi 4 Bulan Pasien Covid-19 di Muaraenim Dinyatakan Sembuh

“Survei menunjukkan carut marut pemenuhan hak sosial budaya di Indonesia. Ketersediaan air, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Ini menjadi penting,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, di diskusi “Warga Khawatir Layanan Kesehatan Tidak Mampu Menampung Korban Covid-19”, Senin (4/5/2020).

Dia mengungkapkan, responden mengkhawatirkan kehilangan pekerjaan, tidak bisa membayar listrik, telepon dan air, cicilan, terjadi kerusuhan dan khawatir pada kesehatan anggota keluarga yang lain, kesehatan diri sendiri serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sebanyak 38 % responden belum dapat bekerja dari rumah karena alasan pekerjaan.

Sebanyak 33 % responden yang tempat tinggal menyewa sudah merasa kesulitan membayar sewa. Sebanyak 46 % mengatakan perusahaan tempatnya bekerja dapat bertahan 5-6 bulan ke depan, 37 % menjawab bisa bertahan 1-4 bulan ke depan dan sebanyak 17 % sudah mengalami PHK.

Baca: Kasus Positif WNI Diluar Negeri 681 Orang, Sembuh 246 Orang

“Dalam masa pandemi hak hidup bukan hanya penghidupan layak, tetapi hak asasi manusia,” kata dia.

Responden khawatir mudik menjadi penyebab penyebaran virus ke pelosok-pelosok desa padahal infrastruktur dan sumber daya yang ada di desa tidak memadai untuk merespon virus COVID-19 yang berbahaya.

Baca: Mendirikan Salat Tapi Allah Masih Kategorikan Orang Celaka, Berikut Tafsir Surat Al-Maun 4-7

Apalagi bagi daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga perlu memiliki kesiapan tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

“Di daerah akan terjangkit, tetapi pemerintah tidak memikirkan hal tersebut. Cara pandang satu sisi, yaitu ekonomi. Dan tidak memperhatikan penyebaran (Covid19,-red) ke desa. Akan menambah parah dan menghambat pemulihan terutama dalam bidang ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan beban daerah saat ini sangat berat karena harus menjaga agar penyebaran di desa/kampung tidak terjadi secara massif.

“Mereka yang sudah pulang kampung duluan. Puluhan ribu itu hidup di desa dan diprediksi membawa virus. Tidak ada tes di desa. Virus berkembang kemana-mana, karena tidak ada yang memeriksa. Ini tidak diantisipasi pemerintah,” tambahnya.