TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dibuatkan hotline untuk menampung pengaduan terkait pendistribusian penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, hotline itu diharapkan bisa menjadi saluran masyarakat apabila menemukan penyimpangan dalam pendistribusian bansos.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).

Baca: Positif Covid-19, Enam WN India Dirawat di RS Pulau Galang

"Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta jajaranya segera mendistribusikan bantuan sosial (bansos) secepat mungkin kepada masyarakat.

Jokowi pun meminta agar bansos itu sampai ke masyarakat paling tidak minggu ini.

"Berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, saya tadi pagi sudah mendapat laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa, sudah berjalan," kata Jokowi.

Baca: Yasonna Lantik Irjen Andap Sebagai Irjen Kemenkumham, Brigjen Reinhard Jadi Dirjen PAS

"Tapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik, saya minta Minggu ini sudah semuanya bisa diterima," tambahnya.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama pemerintah daerah mengawasi penyaluran bansos di lapangan.

Selain itu, Jokowi menegaskan harus ada solusi untuk warga miskin yang belum menerima bansos.

"Saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa bisa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan,red) segera bisa dicarikan solusinya," tegas Jokowi.