Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum dan HAM Didik Mukrianto meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dan diksi yang membingungkan terkait Covid-19.

Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat bingung masyarakat dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik.

'Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya," kata Didik kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

Baca: Ratas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Jokowi: Pemerintah Siapkan Skenario Pelonggaran PSBB

Didik meminta pemerintah merapatkan barisan dan menertibkan ego sektoral di kementerian dan kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk berhenti dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu.

"Ada kalanya diam itu emas dari pada berwacana, tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau sebaiknya pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19.

Baca: MUI Perbolehkan Zakat Digunakan untuk Kepentingan Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya

Satu diantaranya adalah membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama.

Dan harus dipastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah.

Setelah itu pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya.

Di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan.

"Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap. Jangan asal berwacana yang bisa membingungkan," katanya.