TRIBUNNEWS.COM - Masih tingginya kasus virus corona (Covid-19) di Jawa Timur mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, data kumulatif Covid-19 di Jawa Timur per Rabu (27/5/2020) telah mencapai 4.142 kasus.

Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur menjadi kasus terbanyak setelah DKI Jakarta yang saat ini dilaporkan ada 6.895 kasus kumulatif.

Disorot Jokowi

Tingginya kasus Covid-19 di Jawa Timur membuat Presiden Jokowi juga menaruh perhatian tersendiri.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada Gugus Tugas serta Kementerian untuk memberikan dukungan pada provinsi yang memiliki kasus baru yang cukup tinggi seperti di Jawa Timur.

Dukungan tersebut berkaitan dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rujukan serta rumah sakit darurat untuk penanganan pasien corona.

“Di Jawa terutama agar dibantu, diberikan dukungan penuh untuk provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya,” ungkap Presiden dalam ratas dari Istana Merdeka, Rabu (27/5/2020).

Baca: Tim Pakar Catat Jakarta Alami Tren Penurunan Covid-19, Jatim Tengah Naik 133 Persen

Baca: Jokowi Minta Provinsi Jawa Timur Diberikan Dukungan Penuh, Terutama Terkait Kesiapan RS Rujukan

Selain kesiapan rumah sakit, Jokowi juga meminta pengujian sampel serta langkah tracing juga terus digencarkan.

“Kemudian juga yang berkaitan dengan percepatan pengujian sampel, pelacakan untuk yang terpapar di Jawa Timur betul-betul dilaksanakan langkah-langkah pengendalian,” kata Presiden dalam ratas yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden juga memerintahkan kepada Panglimna TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukannya dalam agar bisa menekan kurva kasus covid-19 di Jatim.

"Untuk di Jawa Timur misalnya untuk kita tambah bantuan pasukan, aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar tidak naik lagi," terang Presiden.

Kasus Terbanyak di Surabaya Raya

Untuk kasus covid-19 di Jawa Timur, terbanyak berada di daerah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Per Rabu (27/5/2020), Kota Surabaya mencatatkan 2.216 kasus, sedangkan Sidoarjo 565 kasus dan Gresik 153 kasus covid-19 yang terkonfirmasi.

Dikatakan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, 65 persen kasus covid-19 di Jatim berasal dari tiga wilayah tersebut.

Baca: DATA TERBARU Jumlah Kasus Corona di Dunia 27 Mei 2020: Indonesia Urutan ke-32, di Bawah Singapura

Baca: UPDATE Corona di Indonesia 27 Mei: Kasus Positif Naik 686, Total Jadi 23.851

Menurutnya, penanganan covid di Surabaya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tak jadi seperti di Wuhan.

"Ini tidak main-main, kalau kita tidak hati-hati maka Surabaya bisa jadi Wuhan," kata Joni, Rabu (27/5/2020), seperti dikutip dari Surya.co.id.

Saat ini pihaknya masih fokus untuk menurunkan rate of transmission (tingkat penularan) Covid-19 utamanya di Surabaya yang saat ini nilainya masih 1,6.

"Artinya ketika ada 10 orang (positif Covid-19) dalam satu Minggu jadi 16 orang," terang Joni yang juga menjabat Dirut RSUD dr Soetomo ini.

Tolak PSBB, Minta Diterapkan New Normal

Wilayah Surabaya Raya telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kini memasuki tahap 3 yang dimulai pada Selasa (26/5/2020).

PSBB tahap 3 ini akan berjalan hingga Senin (8/5/2020) mendatang.

Namun demikian, perpanjangan PSBB di tahap 3 ini diwarnai sempat mendapat penolakan dari segelintir kelompok.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Paguyuban Arek Surabaya menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Surabaya, berorasi menolak PSBB tahap 3 ini.

Baca: Yakin Mal Nekat Buka? Hari Ini DKI Jakarta Dapat Tambahan 137 Kasus Positif Covid-19

Baca: Respons Pemko Surabaya Atas Cuitan Seorang Dokter Soal Buruknya Penanganan Pandemi Covid-19

Mereka berpendapat PSBB terbukti gagal dalam memutus rantai penyebaran virus corona.

Perwakilan paguyuban tersebut, M Sholeh mengatakan aksi tersebut merupakan aspirasi dari warga terdampak PSBB.

"Tentunya dari Jilid I hingga III PSBB ini mematikan sandang pangan warga Surabaya," ujarnya, Rabu, (27/5/2020).

"Kami berharap anggota dewan segera mendukung pencabutan PSBB tersebut. Kami minta pemerintah segera diberlakukan new normal sesuai anjuran dari Presiden, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan," terangnya.

Sementara itu, perwakilan pedagang Sentra Wisata Kuliner di Jalan Arif Rahman Hakim, Andi Setiawan mengatakan, penerapan PSBB sangat berdampak bagi pedagang Surabaya.

"Selama PSBB kami merasakan sangat sepi sekali dan sengsara. Bahkan selama berdagang di sana tidak pernah dapat pembeli," katanya.

Ia mengaku sama sekali belum mendapat bantuan sosial baik dari kampung maupun dari dinas terkait.

"Kami minta tolong kepada dewan selaku wakil rakyat agar PSBB ini dihentikan sekarang," urainya.

 (Tribunnews.com/Tio, Surya.co.id/Sofyan Arif)