Aduan mulai dari masyarakat yang belum paham informasi soal bansos hingga laporan dugaan penyelewengan.

Menurutnya sejauh ini ada 3 hal alasan dana bansos tidak tepat sasaran.

Baca: Doni Monardo: Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Lampirkan Tes Swab

"Pertama, tidak tepat sasaran karena alasan administraif. Kedua, tidak tepat sasaran karena ada niat yang salah. Ketiga, ada pembegalan dari alokasi bantuan sosial dan BLT dana desa," katanya.

Ia menyontohkan pemerintah memberikan bantuan Rp 600 ribu per keluarga dalam program tersebut, selama tiga bulan.

Namun ada saja yang berniat menyelewengkan dana bantuan.

"Ternyata dikasih cuma Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu sisanya masuk kantong Kades (Kepala Desa) dan oknum-oknum. Ini harus proses hukum karena ada kesengajaan. Supaya diproses hukum beberapa daerah sudah ditangkap polisi," ucap Budi Arie.

Budi Arie mengatakan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pemberian bantuan sosial.

Karena itu, kunci untuk mengatasi persoalan ini adalah transparansi.

"Dana-dana yang transparan dan terbuka tidak akan bisa diselewengkan. Contoh, kepala desa di kendari, dana bantuannya dikasih istri dan anak kades dapat bantuan, ini kan' gila. Ini dievaluasi, dikritisi. Prinsip cepat tepat akuntabel dan transparan harus dilakukan," ujar Budi Arie.