TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan segan-segan menutup tempat yang melanggar protokol kesehatan dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa transisi ini.

Anies mengatakan, semua pengelola lokasi harus menerapkan kapasitas maksimal 50 persen.

Apabila ada pihak yang melanggar maka harus siap dengan konsekuensinya.

Menurut Anies, pelanggaran pertama dan kedua akan lebih dahulu diberi peringatan.

Baca: Anies Baswedan Ingatkan Warga DKI: Jangan Anggap Pandemi Sudah Selesai, Ini Baru Transisi

Namun, apabila tiga kali terbukti melanggar, maka izin operasi dari tempat tersebut akan dicabut.

"Kami tidak segan-segan mencabut izin untuk menutup tempat apabila melakukan pelanggaran," tegas Anies dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Kompas TV, Jumat (5/6/2020).

"Bila ada pertokoan, perkantoran, mal, yang kapasitasnya harusnya maksimal 50 persen, bila sampai melanggar, akan dingatkan dua kali."

"Dua kali (diingatkan) masih melanggar, yang ketiga akan ditutup," sambungnya.

Anies mengatakan, hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan para warga di Jakarta.

Ia pun berharap warga dapat saling mengawasi sehingga masa transisi dapat terlewati dengan baik.

Sementara itu, Anies pun kembali mengingatkan empat prinsip utama yang harus ditaati oleh warga Jakarta dalam masa PSBB transisi ini.

"Dalam masa transisi ini, ada empat hal utama yang harus selalu diingat dalam kegiatan apapun," kata Anies.

Di antaranya, Anies menyebutkan, hanya orang sehat saja yang diperbolehkan untuk keluar rumah.

Ia mengimbau pada warga yang merasa tidak sehat untuk tetap di rumah.