TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi memaparkan kasus corona atau covid-19 di desa-desa hanya sekira 2 sampai 3 persen dari total kasus corona saat ini yang mencapai 29.000 kasus positif.

Wamen Budi Arie mengatakan saat pertama kali kasus corona di Indonesia ada, maka fokusnya sebagai menteri adalah melindungi desa dari corona.

Karena, menurut Budi, kalau masyarakat desa positif corona akan berdampak pada produksi pangan di Indonesia.

Dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia, kata Budi, 86 persen berbasis ekonomi pertanian. Sementara sisanya nelayan, desa wisata, dan lain-lain.

Sehingga penting untuk menjaga masyarakat desa dari kasus corona.

"Karena itu kami menggagas sejumlah program di desa, dari relawan covid-19 sampai program gotong royong, kebersihan, disinfektan, membentuk relawan jaga desa, dan lain-lain," ujar Wamendes Budi Arie.

Seluruh kawasan pedesaaan saat ini, katanya, punya semacam satuan tugas yang berfungsi untuk mengidentifikasi keluarga di desa.

Baca: 41 Bandar Narkoba Dipindah ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan

Kemudian pemerintah juga tegas melarang mudik. Hal itu demi kepentingan agar masyarakat desa terbebas dari corona.

"Bahkan sampai data terakhir, data kemenkes dari 28 ribu masyarakat yang positif terkena covid, hanya 2-3 persen yang ada di pedesaan. Jadi desa kecil sekali yang terkena. Sisanya kota-kota," imbuh Wamendes.

Ia menegaskan pentingnya masyarakat desa bebas dari corona, agar pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari bisa terus bertumbuh dan terus berproduksi.

Hal ini membuat Indonesia mengurangi impor pangan.

Wamendes Budi Arie juga memaparkan, bahwa Kemendes PDTT menerima 2.654 aduan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat dan daerah serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga akhir April 2020.

Aduan mulai dari masyarakat yang belum paham informasi soal bansos hingga laporan dugaan penyelewengan.

Baca: Gubernur New York Bantah NYPD Lakukan Kekerasan Terhadap Demonstran

Menurutnya sejauh ini ada 3 hal alasan dana bansos tidak tepat sasaran.

"Pertama tidak tepat sasaran karena alasan administratif. Kemudin tidak tepat sasaran karena ada niat yang salah. Ketiga ada pembegalan dari alokasi bantuan sosial dan BLT dana desa," katanya.

Ia menyontohkan pemerintah memberikan bantuan Rp 600 ribu per keluarga dalam program tersebut, selama tiga bulan. Namun ada saja yang berniat menyelewengkan dana bantuan.

"Ternyata dikasih cuma Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu sisanya masuk kantong Kades (Kepala Desa) dan oknum-oknum. Ini harus proses hukum karena ada kesengajaan. Supaya diproses hukum beberapa daerah sudah ditangkap polisi," ucap Budi Arie.

Ditegaskan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pemberian bantuan sosial. Karena itu kunci untuk mengatasi persoalan ini adalah transparansi.

"Dana-dana yang transparan dan terbuka tidak akan bisa diselewengkan. Contoh, kepala desa di Kendari, dana bantuannya dikasih istri dan anak kades dapat bantuan, ini kan' gila. Ini dievaluasi, dikritisi. Prinsip cepat tepat akuntabel dan transparan harus dilakukan," imbuh Budi Arie. (tribun network/den)