Permabudhi: Peraturan Pemerintah Soal Covid-19 Akan Kacau Tanpa Dukungan Umat Beragama
Philip mengungkapkan kekacauan dapat pada sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja menilai umat beragama perlu mendukung peraturan pemerintah untuk penanganan corona.
Dirinya menilai kekacauan bakal terjadi jika aturan tersebut tidak ditaati oleh masyarakat khususnya umat beragama.
"Peraturan pemerintah tanpa dukungan semuanya maka kekacauan pasti akan terjadi," ujar Philip dalam dialog antar tokoh beragama melalui saluran daring, Senin (8/6/2020).
Baca: Ruangan Usai Disemprot Disinfektan, Bisakah Langsung Dipakai?
Philip mengungkapkan kekacauan dapat pada sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Mulai dari sektor medis, ekonomi, pendidikan, agama hingga sosial dan budaya.
Dirinya menilai pemulihan pasca pandemi corona juga akan sulit diwujudkan tidak didukung masyarakat.
"Dan makin lama bila terlambat menangani kekacauan maka kesulitan untuk recovery, akan berlipat ganda sulitnya," ucap Philip.
Menurut Philip, para pemuka harus terus menjalin komunikasi agar terjadi kesepahaman dalam menghadapi krisis akibat pandemi corona ini.
"Maka komunikasi dengan para tokoh daerah juga kita mintakan agar bisa harmonis, bisa selaras dalam penanganan atau melawan pandemi yang sedang melanda kita ini," tutur Philip.
Seperti diketahui, kasus positif Covid-19 telah mencapai sebanyak 31.186 orang. Sementara jumlah yang meninggal dunia menjadi 1.851 orang.