TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT PLN (PLN) tidak menggunakan bahasa lelucon dalam memberikan penjelasan ke masyarakat, terkait kenaikan tagihan tarif listrik.

"Jangan sampai ada kalimat yang mengatakan masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, tidak usah pak," ujar Eddy saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan direksi PLN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Menurutnya, kenaikan tagihan listrik merupakan masalah serius di masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang saat ini mengalami kesusahan karena pandemi Covid-19.

"Bahasa banyak nonton drama Korea, itu bahasa non sains. Masyarakat lagi susah sekarang, masa ditanggapi bahasa lelucon seperti itu, kami mohon diperbaiki komunikasinya," papar Eddy.

Baca: Alasan Kenaikan Tagihan Listrik tak Masuk Akal, PDIP: PLN Agar Pakai Bahasa yang Sopan ke Pelanggan

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Paramita Widya Kusuma menilai alasan PT PLN soal kenaikan tagihan tarif listrik yang dialami masyarakat, tidak masuk diakal.

"Alasan PLN misalnya pencatat meter tidak ke lapangan karena melindungi pelanggan dari terpapar corona. Memang perugas langsung bertatap muka dengan pelanggan? Kan tidak, mereka hanya menghadapi mesinnya saja," ujar Paramita.

Menurut Paramita, alasan PLN yang lainnya yaitu karena masyarakat banyak bergiatan di rumah, seiring adanya imbauan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Di daerah pemilihan saya, SMP 1 Bumiayu, Brebes, bulan ini tagihan listriknya Rp 7 juta dan biasanya Rp 2,5 juta, padahal kita tahu semua sekolah diliburkan sejak beberapa bulan terakhir," papar Paramita.

"Jadi saya melihat ini, alasan yang dibuat-buat saja dan alasan itu sangat lucu sekali. Ada yang bilang kenaikan listrik karena WFH, ada yang bilang nonton drama Korea, dan sebagainya, tapi menurut saya tidak masuk akal," sambung Paramita.