Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Syarat Bepergian Diperlonggar, Kemenhub Akan Revisi Aturan Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan revisi terhadap aturan angkutan umum di tengah wabah Covid-19.

Syarat Bepergian Diperlonggar, Kemenhub Akan Revisi Aturan Angkutan Umum
Tribunnews.com/Hari Darmawan
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi, Adita Irawati, di Gedung Kemenhub, Kamis (12/3/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan revisi terhadap aturan angkutan umum di tengah wabah Covid-19.

Hal tersebut dilakukan Kemenhub karena adanya pelonggaran aturan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang pergerakan masyarakat di dalam negeri.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan revisi aturan untuk angkutan, darat, laut, dan penyebarangan akan diterbitkan secepatnya.

Baca: Jumlah Kasus Baru Covid-19 di Tokyo Jepang Bertambah 60, Tertinggi Sejak Pencabutan Status Darurat

"Sehinnga aturan baru nantinya dapat diterapkan pada simpul transportasi, tetapi untuk poin yang akan direvisi masih dalam pembahasan bersama," ucap Adita saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2020).

Selain itu, Adita mengungkapkan, pihaknya akan membutuhkan waktu dalam hal sosialisasi untuk aturan baru yang akan dikeluarkan.

"Tujuannya tentu untuk membangun kembali minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, khusunya angkutan udara yang saat ini kehilangan kepercayaan masyarakat," kata Adita.

Adita menyampaikan, Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 11, 12, 13, dan 14 yang mengatur subsektor akan direvisi mengikuti ketentuan SE Nomor 9 Gugus Tugas.

Baca: Sepelekan Pandemi Corona Karena Misinformasi, Banyak Pedagang Pasar Positif Covid-19

Sebagai informasi, SE Nomor 9 Gugus Tugas sendiri mengenai masa berlaku hasil tes PCR diperpanjang dari 7 hari menjadi 14 hari, dan hasil rapid test berlaku dari 3 hari menjadi 14 hari.

Penumpang yang daerahnya tidak memiliki fasilitas pengecekan PCR maupun rapid test, diharuskan memberikan surat keterangan bebas gejala influenza dari dokter atau rumah sakit.

Halaman
123
Penulis: Hari Darmawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas