Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai diperlukan standardisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru.

Menurutnya, harus ada formulasi tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baik," ujar Maruf Amin dalam keterangan Setwapres, Senin (29/6/2020).

Lebih lanjut Wapres memberikan contoh, bahwa sejak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal.

Baca: Hadapi New Normal, KemenPAN-RB Kaji Kebutuhan Jumlah ASN

Di antaranya yaitu penerapan Work From Home (bekerja dari rumah) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Percepatan penerapan birokrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus terus ditingkatkan. Birokrasi digital ini juga perlu didukung oleh kepemimpinan digital, SDM berwawasan digital, infrastruktur digital, serta aturan pendukungnya,” kata Maruf Amin.

Sesuai arahan Presiden, selain standardisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru, penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi juga harus segera diselesaikan.

Baca: KemenPAN-RB Prioritaskan Pembangunan Digital Government untuk Hadapi New Normal

"Diperlukan penyamaan persepsi antara pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penyederhanaan tersebut, diperlukan juga penyelesaian regulasinya sebagai payung hukum," kata Maruf Amin

“Saya juga ingin dapat memperoleh gambaran tentang sumbatan-sumbatan yang masih ada, di mana saja dan bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan. Sehingga, pelayanan oleh birokrasi yaitu pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal,” tambah Maruf Amin.

KemenPAN-RB Prioritaskan Pembangunan Digital Government untuk Hadapi New Normal

 Plt. Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjinarko mengatakan pihaknya bakal membangun sistem kerja pemerintahan yang berbasis digital atau digital government.

Menurut Teguh, pembangunan sistem digital government sempat diusulkan oleh DPR.

Teguh menilai usulan tersebut sangat baik dan akan menjadi prioritas dari pemerintah.