Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

PKS: Pemerintah Harusnya Libatkan Faskes dan Tenaga Medis Soal Standarisasi Harga Rapid Test

Mufida setuju pemerintah memang harus mengintervensi harga rapid test agar tidak terlalu memberatkan masyarakat.

PKS: Pemerintah Harusnya Libatkan Faskes dan Tenaga Medis Soal Standarisasi Harga Rapid Test
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi rapid test 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan dalam hal standarisasi harga rapid test Covid-19.

"Pemerintah dalam mengambil kebijakan ini harusnya melibatkan semua stakeholders termasuk di antaranya faskes, tenaga medis, para ahli dan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik,” kata Mufida kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Baca: Komisi IX Minta Alat Rapid Test Covid-19 Buatan Lokal Diprioritaskan

Mufida setuju pemerintah memang harus mengintervensi harga rapid test agar tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Hal ini untuk menghindari dijadikan komoditas bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca: Komisi IX Minta Alat Rapid Test Covid-19 Buatan Lokal Diprioritaskan

"Pemerintah memang perlu intervensi tentang harga rapid test agar tidak dijadikan komoditi bisnis di tengah pandemi oleh pihak-pihak yang nggak tanggung jawab," katanya.

Lebih lanjut, Mufida meminta agar pemerintah juga harus menyiapkan rapid test gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sehingga, memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan rapid test.

"Pemerintah harus menyiapkan dana untuk rapid test gratis untuk masyarakat nggak mampu dan bagi masyarakat yang mampu silahkan bisa rapid test mandiri," ujar Mufida.

Sebelumnya, Kemenkes mematok tarif maksimal pemeriksaan rapid test antibodi Rp 150 ribu.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi.

Aturan itu menyusul kebijakan Menkes Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas