Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Biaya Rapid Test dan PCR Mahal, Deddy Sitorus: Pemerintah dan BUMN Harus Bersinergi

Jika Indonesia bisa memproduksi alat-alat itu, upaya pemutusan rantai penyebaran virus bisa dimaksimalkan dan roda ekonomi bisa dipacu lebih cepat

Biaya Rapid Test dan PCR Mahal, Deddy Sitorus: Pemerintah dan BUMN Harus Bersinergi
Riski Cahyadi/Tribun Medan
Petugas menunjukkan sampel saat tes diagnostik cepat COVID-19 (Rapid Test) secara 'drive thru' di halaman Rumah Sakit USU, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/6/2020). Tes diagnostik cepat secara gratis yang digelar pihak Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan BUMN diminta bersinergi untuk mencari terobosan dalam pengadaan Rapid Test dan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang mudah diakses dan terjangkau harganya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan, Deddy Yevri Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI melalui pernyataan tertulis kepada media, Kamis (9/7/2020).

Menurut Deddy, biaya pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19 masih tergolong sangat mahal dan sangat memberatkan masyarakat.

“Saat pandemi dan kondisi ekonomi seperti saat ini, tambahan biaya pemeriksaan Rapid dan PCR Test sungguh sangat tidak masuk akal. Kita butuh ekonomi bergerak, tetapi malah harus mengeluarkan uang ekstra untuk pemeriksaan kesehatan, belum lagi bila mobilitas itu tidak terkait ekonomi seperti untuk sekolah, kuliah atau kebutuhan lainnya, ini sangat membebani rakyat,” ujar Deddy.

Baca: Kemenkes Tetapkan Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150 Ribu, Ketua YLK Sebut Masih Mahal

Deddy menilai belum ada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah melalui Kementrian Kesehatan, Lembaga Penelitian dan BUMN dalam mengoptimalkan dan melakukan akselerasi untuk menjamin ketersediaan Rapid Test dan PCR yang mudah diakses dan terjangkau harganya.

“Semua terkesan jalan sendiri-sendiri, tidak terlihat kolaborasi dan pembagian tugas yang efektif. Padahal, kita punya penduduk yang besar dan artinya kebutuhan besar sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kedua test itu juga besar,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Baca: Pemerintah Batasi Tarif Rapid Test Maksimal Rp 150 Ribu, di Medan Masih Rp 300 Ribu - Rp 700 Ribu

“Saya heran, kenapa sampai saat ini kita belum mampu memproduksi alat Rapit Test secara massal dalam jumlah besar dan menyediakan kebutuhan alat Test PCR untuk kebutuhan semua rumah sakit, atau setidaknya rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia,” kata legislator dari Kalimantan Utara tersebut.

“Kalau masalahnya ketidakmampuan teknologi, harusnya BUMN bisa ditugaskan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan asing untuk membangun industri terkait Covid ini. Masa sih tidak ada asing yang mau bekerja sama membangun pabrik di Indonesia untuk kebutuhan kita, kebutuhan kita besar,” ujar Deddy.

“Apakah prinsipal asing tidak mau investasi disini atau orang kita yang lebih suka impor untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal? Bagi saya aneh saja kalau hingga saat ini untuk produksi masker, rapid test dan PCR kita masih terus bergantung impor yang menggerus cadangan devisa,” lanjutnya.

Deddy mengatakan, sebaiknya pemerintah dan lembaga penelitian fokus pada upaya menghasilkan vaksin dan obat untuk penyembuhan para penderita.

Halaman
12
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas