TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai di kondisi PSBB transisi, Pemprov DKI justru minim kontrol.

Padahal di masa transisi ini banyak sektor yang sebelumnya ditutup, kembali diizinkan beroperasi.

"PSBB transisi itu minim kontrol, intinya pandangan saya adalah minim kontrol dari Pemda dan Dinas Kesehatan," kata Baco saat dihubungi, Kamis (9/7/2020).

Jajaran Pemprov DKI seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi ia sebut tidak maksimal mengiringi pengawasan terhadap kebijakan pembukaan mal, pasar maupun tempat makan.

Baca: Wagub DKI Sebut Sanksi Berat bagi Pelanggar PSBB Hanya 20 Persen Cegah Penularan Covid-19

"Ini yang saya rasa lepas kontrol. Dinas Kesehatan juga lepas kontrol atau tidak mengontrol sama Dinas Ketenagakerjaan, Satpol PP," jelas dia.

Diketahui kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta memecahkan rekor tertinggi pada Rabu (8/7) kemarin dengan penambahan 344 kasus.

Penambahan harian ini jadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 melanda ibu kota pada awal Maret lalu.

Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI ini mengatakan angka tambahan kasus signifikan itu adalah fakta yang harus dijadikan peringatan bagi Pemprov DKI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PSBB transisi.

Angka tambahan itu menurutnya juga cermin dari minimnya pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI terhadap aktivitas masyarakat yang mulai normal.

"Sehingga loncatan itu agak tinggi. Intinya itu. Nah fakta itu harus jadi warning harus jadi bahan evaluasi jangan sampe begini lagi," ucapnya.

"Kalau bisa dengan ketatnya pengontrolan dibukanya beberapa sektor ekonomi itu kalau bisa malah turun," pungkas dia.