Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan segera menemui Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (19/8/2020) pekan depan.

Tujuannya untuk mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anticovid kerja sama TNI AD, UNAIR, dan BIN yang telah selesai diuji klinis.

Hal itu diungkapkan Andika yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seusai menerima laporan hasil akhir uji klinis obat anticovid-19 dari UNAIR di Markas Besar TNI AD Sabtu (15/8/2020).

Baca: KSAD dan Wakapolri Sosialisasikan Hasil Uji Klinis Tahap Akhir Kombinasi Obat untuk Pasien Covid-19

"Kiita sudah punya jadwal dengan kepala BPOM besok hari Rabu (pekan depan) dalam rangka untuk mempercepat permohonan izin edar," kata Andika.

Jika izin edar sudah dikeluarkan BPOM, ia berharap pemerintah menyiapkan anggaran untuk produksi obat tersebut sehingga di tahap awal tidak dijual ke masyarakat.

Ia pun meminta dukungan dari Komisi I DPR RI sebagai mitra kerjanya untuk mendukung terkait anggaran tersebut.

"Jadi, harus ada anggaran awal yang diturunkan ke situ, produksi, untuk distribusi awal. Menurut saya itu perlu. Seperti halnya vaksin. Vaksin juga kan tidak untuk dijual pada tahap awal. Pemerintah yang menganggarkan kemudian memberikan vaksin, walaupun nanti tidak tahu tahun berapa," kata Andika.

Baca: Rektor UNAIR Serahkan Laporan Akhir Uji Klinis Kombinasi Obat Anticovid-19 ke KSAD dan Sestama BIN

Sebelumnya Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih menyerahkan laporan hasil uji klinis tahap III atau tahap akhir kombinasi obat anticovid-19 kepada KSAD dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo di Mabes TNI AD Jakarta Pusat pada Sabtu (15/8/2020).

Dalam sambutannya Nasih menungkapkan hasil uji klinis tahap akhir kombinasi obat anticovid-19 tersebut telah melewati proses yang sangat panjang dan berliku.

Uji klinis tersebut, kata Nasih, telah dimulai sejak Maret 2020 hingga Agustus 2020 dengan melibatkan TNI AD dan BIN.

"Kita sudah mulai melakukannya pada bulan Maret kita sudah mulai dengan berbagai macam uji invitro kemudian diakhiri dengan uji doking dan seterusnya sehingga hasil sesungguhnya empat sampai lima bulan untuk sampai pada hasil ini. Jadi kalau di luaran ada isu ini bikin obat kok kayak bikin tahu saja, itu tidak benar," kata Nasih.

Ia mengungkapkan seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis tersebut.

Baca: KSAD Jenderal Andika Perkasa Sebut TNI AD Miliki Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Dapat Digabungkan

"Yang tidak kalah penting adalah keseluruhan proses sudah mengikuti apa yang dicantumkan, disyaratkan BPOM. Mulai dari metode uji klinis, termasuk bagaimana pada saat kita hilangkan nama obat dan seterusnya, dan kami juga gunakan multi center di dalamnya, dan setiap pasien tentu ada informasi yang kita berikan pada mereka sehingga alhasil secara ilmiah proses dari penelitian ini sudah mengkikuti berbagai macam aspek yang dipersyaratkan BPOM," kata Nasih.