Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan upaya pemerintah untuk membuat vaksin dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Cina dan Korea Selatan memang dinilai langkah yang perlu. 

Hanya saja, Sukamta meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksin sebagai langkah untuk mengatasi Covid-19. 

"Saya kira membangun optimisme publik dengan siap produksi vaksin sah-sah saja, tetapi pemerintah jangan hanya andalkan vaksin," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020). 

Baca: Mutasi Covid Ganas Ditemukan di 3 Kota Besar, Pertama Bermutasi di Surabaya, 10 Kali Lebih Menular

Anggota Komisi I DPR RI itu beralasan isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan new normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. 

"Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus," imbuhnya. 

Padahal di sisi lain, Indonesia terus mengalami pertambahan kasus positif yang menembus jumlah rekor harian. Seperti pada Sabtu (29/8) lalu dengan angka 3.308 kasus per harinya. 

Sukamta menilai hal tersebut terjadi karena hingga saat ini belum diketahui kapan puncak kurva penyebaran virus akan terjadi. 

Baca: Empat Anak Novel Baswedan Positif Covid-19, Hasil Tes Swab Sang Istri Masih Belum Diketahui

Sementara kapasitas pengujian pun masih terbatas karena kendala SDM dan peralatan, bahkan ada kabar beberapa daerah menekan jumlah tes agar jumlah angka positif tidak melonjak.

"Para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi puncak dan akhir dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ada yang menyebut jika penanganan Covid-19 masih lambat seperti saat ini, puncaknya baru akan terjadi pada awal semester 2021," kata dia. 

Selain itu, masyarakat sendiri sudah mulai beraktivitas seperti biasa karena tuntutan ekonomi, dimana disiplin protokol kesehatan juga masih sulit ditegakkan. 

"Kondisi ini mestinya disikapi dengan langkah-langkah yang lebih progresif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal. Ini yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah," pungkasnya.