Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Pimpinan MPR Minta Vaksin Covid-19 di Indonesia Perhatikan Faktor Halal

HNW menilai kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia

Pimpinan MPR Minta Vaksin Covid-19 di Indonesia Perhatikan Faktor Halal
MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA,. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pernyataan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin agar vaksin yang diusahakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 tetap harus memperhatikan aspek kehalalannya.

"Saya mendukung komitmen Wapres KH Ma’ruf Amin yang menegaskan bahwa harus ada sertifikat halal vaksin Covid-19 dari Sinovac asal Tiongkok sebelum diedarkan," ujar HNW, dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).

"Harusnya hal semacam ini sudah menjadi sikap dan komitmen sejak awal, bukan di akhir proses. Hal ini sangat penting karena sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," imbuh dia.

Baca: Hati-hati! Sering Gunakan Hand Sanitizer Berisiko Menumbuhkan Bakteri dan Virus Ganas Baru di Tangan

HNW menilai kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam dan sangat memperhatikan kehalalan suatu produk.

Selain itu, sertifikat halal penting agar nantinya tak terjadi penolakan dari konsumen yang mayoritasnya muslim. Karena hal itu bisa menghadirkan keresahan sosial yang meluas, stress dan kepanikan. Sebuah kondisi yang tidak membantu untuk penyembuhan terpapar covid-19.

"Arahan Wapres yang juga Ketum MUI KH Ma’ruf Amin itu harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 sejak di awal proses, agar bisa kita dukung bersama," kata dia.

Baca: Kepala LBM Eijkman Sebut Mutasi Virus Corona D614G Sudah Ada di Indonesia

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI itu juga meminta pengujian dan pengedaran vaksin Covid-19 di Indonesia tidak hanya dimonopoli dari satu pihak atau satu negara saja, yakni Tiongkok.

"Selain harus dipastikan kemanjuran dari vaksin tersebut, jangan sampai Indonesia menggadaikan kedaulatan kesehatan warga kepada satu pihak, dalam hal ini Tiongkok. Padahal juga belum terbukti kemanjuran dari vaksin yg diproduksinya. Uji cobanya di Bandung juga belum menampakkan hasil apapun," ungkapnya.

Dalam rangka menjaga kedaulatannya, HNW meminta Indonesia secara mandiri bisa menemukan vaksin Covid-19 karya anak bangsa.

Baca: Gunakan Teknologi Oxford Nanopore, LIPI Berhasil Peroleh Sekuens Genom Utuh Virus Corona

Namun jikalau harus bekerjasama dengan negara lain tentu tak harus hanya dengan Tiongkok saja. Bisa juga dengan beberapa negara yang telah mengumumkan temuan dan kesiapan mereka bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Menurutnya ada banyak negara yang mengajukan tawaran vaksin ke Indonesia, seperti dari Rusia dan Australia. Ada juga negara yang sudah mengumumkan proses penemuan vaksin Covid-19 seperti Inggris, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

"Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Indonesia harusnya perhatikan IDI yang mengingatkan agar tidak terburu-buru dengan hanya membeli vaksin Covid-19 dari Tiongkok yang uji cobanya di Indonesia masih fifty-fifty," kata dia.

"Jangan sampai Indonesia melupakan prinsip hubungan luar negeri yang bebas dan aktif. Apalagi dengan menggadaikan kedaulatan bangsa dan negara kita, ke pihak yang juga belum terbukti vaksinnya manjur cocok untuk Indonesia dan belum terbukti juga ke halalannya," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas