Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- CEPI atau Coallition for Epidemic Preparedness Innovations telah memulai kegiatan due diligence, yakni uji kelayakan kepada perusahaan Bio Farma, yang dimulai tanggal 15 September 2020  yang lalu.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menjelaskan due dilligence merupakan pengkajian kapasitas dan kapabilitas.

Hal tersebut dilakukan kepada Biofarma sebagai bagian dari proses kemungkinan kerjasama global vaccine manufacturing, yang akan dilakukan antara CEPI dan Biofarma.

Baca: Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Fokus Pengadaan Vaksin dan Genjot Pariwisata

Baca: Media Asing Soroti Alasan Indonesia jadi Tempat Uji Coba Vaksin Covid-19 dari China

“Di dalam due diligence tersebut, CEPI melakukan assessment atas kapasitas manufaktur vaksin Covid-19, Quality Management System (QMS), kemudian sistem analisa laboratorium, hingga sistem IT Bio Farma,” kata Menlu di Jakarta, Kamis (17/9/2020)

Hasil due diligence diharapkan akan diterima Indonesia pada akhir September atau awal Oktober 2020.

Sebagaimana diketahui, Biofarma Indonesia telah masuk sebagai 1 (satu) dari 7 perusahaan obat potensial untuk pembuatan vaksin Covid-19 (potential drug Manufacturer for Covid-19 Vaccine) dari CEPI.

“Kerjasama antara BioFarma dengan CEPI ini akan membuka kesempatan yang baik bagi Biofarma untuk memperkuat networkingnya di track multilateral,” kata Menlu.

Indonesia juga telah melakukan sejumlah kerja sama vaksin terkait dengan track kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral.

Menlu berujar pendekatan jangka pendek tersebut dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kemandirian vaksin, yaitu melalui pengembangan vaksin merah putih.

Indonesia telah masuk dalam kategori Advance Market Commitment (AMC) dari Gavi Covax Facility lewat komunikasi intensif yang dilakukan perwakilan Indonesia di Jakarta, maupun di PTRI Jenewa dan KBRI Oslo.

“Yang berarti Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20% dari populasi kita,” kata Menlu.

Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA (Official Development Assistance) maupun co-financing.

Dengan mekanisme pendanaan tersebut akan berpengaruh pada harga dan diharapkan harga vaksin melalui track multilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya.

“Perkiraan kita vaksin melalui jalur kerjasama multilateral ini baru akan tersedia pada tahun 2021 dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerjasama ini,” kata Menlu.