TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menurunkan harga tes usap atau swab test, sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19.

“Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standarisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri,” kata Puan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, jika tarif tes usap lebih terjangkau, maka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya akan meningkat.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya tes usap, maka pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik.

Baca: Sejumlah ASN Kabupaten Buru Maluku Kabur Saat Akan Dites Swab

“Kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik,” ujarnya.

Puan menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai Covid-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Saya minta penanganan Covid-19 punya standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," paparnya.

Baca: RESMI, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Kutai Timur Ismunandar dan Encek Unguria Firgasih

Ancar-ancar Biaya

Sementara itu Pemerintah terus mematangkan aturan mengenai batas atas tarif tes swab
Covid-19. Saat ini kisaran harga sudah didapat.

Pemerintah menaksir harga tes swab alias PCR Covid-19 akan berada di bawah Rp1 juta.

Menurut Ketua Komite Pengarah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, pemerintah sedang mengkaji hasil laporan harga tes PCR dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pemerintah sedang kaji laporan BPKP. Memang laporan BPKP harganya ada yang direkomendasikan, yakni satu yang untuk individual dan kedua yang berkelompok. Ini juga akan kami matangkan," kata Airlangga usai rapat dengan Presiden Jokowi secaradaring, Senin (28/9/2020).