Komisi IX Desak Pemerintah Segera Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19
Netty juga meminta agar Perpres vaksinasi segera disurun agar proses vaksinasi dapat diimplementasikan.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah segera menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Pasalnya, PT Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia.
"Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan. Jangan sampai pemerintah bisa menyuntik PT BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp 20 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justru belum disiapkan," kata Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani dalam keterangan yang diterima, Sabtu (3/10/2020).
Selain anggaran, Netty meminta agar Perpres vaksinasi segera disurun agar proses vaksinasi dapat diimplementasikan.
Baca: Menkes Terawan Temui Maruf dan Berencana Cek Vaksin Covid-19 ke Cina
"Lahirnya perpres vaksin sangat mendesak, agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia. Apalagi presiden sudah memberikan instruksi bahwa perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin yang lalu," lanjutnya.
Jangan sampai yang terjadi adalah proses yang berlarut-larut dan tidak pasti. Dia menyebut rakyat sedang menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani Covid-19.
"Pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang seharusnya menjadi leading sektor harus bisa bergerak cepat dan jangan 'lola', karena sampai saat ini setiap harinya kasus positif baru terus memecahkan rekor," tambahnya.
Netty juga meminta Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin.
Menurut standar World Health Organization (WHO), setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan.
"Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir soal perkembangan vaksin Covid-19.
"Vaksin itu akan datang tak lama lagi sekitar bulan November. Mereka akan berangkat ke Cina untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia," kata Jubir Wapres Masduki Baidlowi dalam kiriman video Setwapres yang diterima wartawan, Jumat (2/10/2020).
Baca: Pemerintah Sebut Belum Punya Vaksin Covid-19 dan Ekonomi Kontraksi di Forum ASEAN
Vaksin yang akan datang, dikatakan Masduki, sekitar 3 juta. Angka tersebut merupakan vaksin untuk tahap pertama.
"Sebanyak 3 juta ini diperuntunkkan bagi tenaga-tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan orang-orang yang selama ini berhadapan dan bertugas terkait penanganan pandemi ini," kata Masduki.
Setelah itu, Masduki mengatakan vaksin berikutnya akan datang secara bergelombang.
Namun, tidak disebutkan kapan vaksin tahap kedua tersebut akan datang dan berapa jumlahnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.