MUI Berangkat ke Cina Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19, Wapres Tunggu Laporannya
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berhati-hati untuk urusan vaksin Covid-19.
Penulis: Reza Deni
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berhati-hati untuk urusan vaksin Covid-19.
Kehati-hatian ini berlaku untuk vaksin covid-19 yang diimpor dari berbagai negara maupun yang dibuat sendiri, terlebih soal kehalalan vaksin tersebut.
Adapun kini, Wapres tengah menunggu laporan dari MUI yang berangkat ke Cina.
"Ini masalah yang cukup rawan. Kalau kita tidak hati-hati, maka akan lebih baik kalau MUI itu betul-betul berhati-hati di dalam menyampaikan persoalan ini, verifikasi juga harus pasti betul, tingkat kehalalan seperti apa dan seterusnya, sehingga sampai sekarang Wapres juga sedang menunggu," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Meski demikian, Masduki belum tahu pasti kapan MUI akan melapor kepada Wapres.
Baca juga: Warga Depok Pertanyakan Halal-Haram Vaksin Covid-19
Baca juga: Meresahkan Masyarakat, Polisi Selidiki Pengunggah Video Viral Mata Jenazah Pasien Covid-19 Hilang
"Kalau sudah selesai pasti akan dilaporkan. Kalau sudah selesai dan sudah siap proses verifikasinya akan dilaporkan," katanya.
Dia menyebut kerja MUI untuk urusan kehalalan vaksin ini tidak sederhana.
Tim fatwa yang ikut berangkat ke Cina, akan lebih dulu mengadakan sidang fatwa bersama komisi fatwa.
"Nah itu namanya tim verifikasi juga akan melaporkan ke LPPOM. Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga kita tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres, kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan," katanya.
Dirinya juga mengatakan pemerintah tak ingin masyarakat terjebak dalam hoaks soal kehalalan vaksin ini, dengan cara mempelesetkan pernyataan-pernyataan tertentu.
"Maka kerja sama pemerintah dan MU agar masyarakat persepsinya sama sehingga dengan demikian ketika vaksinasi nasional dimulai sudah gak ada lagi keraguan atau pertanyaan soal kehalalan vaksin," pungkasnya.