Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat fokus kepada persiapan infrastruktur dan penerapan protokol kesehatan, saat penerapan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang.

Dirinya meminta sinergi antara Dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Tugas Covid-19 di daerah diperkuat untuk penerapan protokol kesehatan.

"Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol atau SOP maka tunda dulu buka sekolah," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, pemerintah harus mulai mengarahkan politik anggaran untuk sektor pendidikan.

Baca juga: Sekolah Dibuka Januari, Menteri Agama: Kesehatan dan Keselamatan Siswa Jadi Prioritas

Terutama persiapan infrastruktur pembukaan sekolah, demi mencegah penyebaran virus corona.

Retno mengatakan penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dirinya meminta pemerintah daerah maupun melakukan tes swab kepada pendidik dan siswa.

Baca juga: Kerumunan Massa Rizieq Shihab di Megamendung: 400 Orang Dites Swab, 5 Positif Covid-19

"KPAI mendorong tes swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak, namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021," tutur Retno.

Selain itu, Retno meminta pembukaan sekolah didasarkan kepada kesiapan semua pihak.

KPAI juga mendesak Dinas Pendidikan memerintahkan kepada seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat pembelajaran tatap muka dan jarak jauh.

Baca juga: KPAI Soroti Dugaan Diskriminasi dalam Pemilihan OSIS SMAN 6 Depok

"KPAI meminta Daerah dan sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba dengan sepertiga siswa," tutur Retno.

Menurutnya, kalau peserta didik patuh pada protokol kesehatan barulah diselenggarakan simulasi untuk siswa yang ada di kelas di bawahnya.

Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.