Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

DPR Harap Pemerintah Miliki Strategi Agar Tak Terjadi Lonjakan Covid-19 Usai Libur Akhir Tahun

Dia menilai, dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in DPR Harap Pemerintah Miliki Strategi Agar Tak Terjadi Lonjakan Covid-19 Usai Libur Akhir Tahun
TRIBUNNEWS.COM/IST
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan lancar. Terlebih ketaatan terhadap protokol kesehatan (Prokes) mencapai 96 % dan harus dijaga hingga putusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Dia menilai, dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

Dia mendesak agar pemerintah memiliki stategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini.

"DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," kata Azis kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

"Maka baik pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam menjaga protokol kesehatan. Sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan kita menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani," imbuhnya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Penerapan dan Pelanggaran Prokes Harus Tegas di Libur Akhir Tahun

Di sisi lain, Azis mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era Covid-19.

Dia menilai Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna.

Berita Rekomendasi

“DPR mengharapkan peran aktif dari Kementerian Pariwisata dalam membuat SOP, regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata. Ini adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan protokol ini perlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas