Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Legislator PKB: Bukti Kehadiran Negara

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengratiskan vaksin untuk masyarakat merupakan keputusan tepat dan diapresiasi oleh berbagai kalangan.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Legislator PKB: Bukti Kehadiran Negara
ISTIMEWA
Politisi PKB Marwan Jafar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengratiskan vaksin untuk masyarakat merupakan keputusan tepat dan diapresiasi oleh berbagai kalangan.

Anggota DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan, sebagian wakil rakyat jauh hari sebelumnya juga telah mengingatkan perlunya vaksin Covid-19 supaya digratiskan, terutama bagi rakyat yang kurang mampu.

Marwan menambahkan, dua bulan yang lalu atau tepatnya awal Oktober pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pula betapa sangat pentingnya mulai dari rapid test sampai vaksin Covid-19 diprioritaskan gratis buat warga masyarakat yang kurang mampu.

"Sekali lagi, ya, termasuk menggratiskan vaksin buat rakyat ini adalah sebagai bukti kehadiran negara, representasi tanggung jawab pemerintah serta merupakan amanah dari perintah konstitusi kita," kata Marwan kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).

Selain itu, menurut Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT, tidak kalah penting adalah aspek keamanan dari pemakaian vaksin.

Terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Orang Pertama Divaksin, Fahri Hamzah: Luar Biasa

Selanjutnya masalah transparansi data, mulai dari berapa banyak ketersediaan vaksin, bagaimana mekanisme dan distribusinya hingga siapa pemakai yang mendapat prioritas pemberian dan sebagainya, mesti dijelaskan oleh pemerintah.

Berita Rekomendasi

"Saya juga menyarankan, demi kelancaran atau suksesnya vaksinasi Covid ini, arah dan arus komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas dan benar. Katakanlah juru bicara dari pemerintah misalnya satu pintu, agar kesimpangsiuran informasi dan kebingungan publik bisa dihindari seoptimal mungkin," pungkas anggota Komisii VI DPR RI ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas