Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini Minta BPOM Segera Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Yahya Zaini, meminta BPOM mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, jika semua persyaratan sudah dipenuhi.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta BPOM mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, jika semua persyaratan sudah dipenuhi.
Terlebih berdasarkan informasi yang diterimanya uji klinik tahap 3 yang dilakukan UNPAD sudah rampung.
Pernytaaan tersebut menyikapi telah datangnya 3 juta dosis vaksin Sinovac.
Selain itu, menurutnya pemerintah sudah melakukan penandatangan kontrak dengan 3 jenis vaksin Covid-19 lainnya yakni Novavax, Astrazeneca, dan Pfizer.
Sehingga, kata dia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat ini sudah ditunggu masyarakat.
Baca juga: BPOM Keluarkan Sertifikat Lot Release Untuk 1,2 Juta Vaksin Corona Buatan Sinovac
“Uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac di Turki dan Brazil sudah selesai dengan tingkat efikasi 50-90 persen. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga aman untuk digunakan. Apalagi BPOM mempunyai otoritas menggunakan emergency use authorization,” kataYahya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Politikus senior Partai Golkar tersebut mengingatkan pemerintah untuk menjaga kualitas vaksin mulai dari produksi, distribusi, sampai pengunaan vaksin untuk masyarakat.
Hal ini penting agar efektivitas vaksin benar-benar dapat dijamin.
Baca juga: 83.566 Personel Polri Disiagakan Untuk Pengamanan Vaksinasi Nasional
“Jangan sampai vaksin yang digunakan untuk masyarakat ada yang rusak atau berubah kualitasnya. Selain aman dari segi distribusi juga aman waktu penyimpanannya. Sehingga vaksinasi memberikan dampak yang signifikan untuk mencegah covid-19,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Yahya, pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan massif dengan menggunakan berbagai platform media serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Karena masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang ragu dan menolak untuk menerima vaksinasi.
Baca juga: BPOM Pastikan Keamanan dan Mutu Sebelum Hingga Sesudah Vaksin Covid-19 Beredar
“Kami dari Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dengan cermat proses pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa mencegah penularan virus covid-19. Apalagi hal tersebut membutuhkan anggaran sampai ratusan triliun rupiah,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Diketahui, pemerintah telah mendistribusikan Vaksin Sinovac melalui Biofarma ke 34 Provinsi dengan cold chain 2-8 derajat celcius.
Pemerintah juga sudah menyiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator, alat kesehatan yang dibutuhkan serta rumah sakit dan puskesman sebagai tempat vaksinasi.