Vaksin Sinovac Miliki Efikasi 63,5 Persen, Pemerintah Ingin Herd Immunity Tercapai dengan Vaksinasi
atgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal.
Penulis: Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal.
Saat ini vaksin tersebut sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinasi.
Meski demikian masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut, karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5 persen di Indonesia, dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.
Baca juga: Efikasi Tinggi pada Vaksin Belum Tentu Lebih Baik, Antibodi Alami Menentukan
Baca juga: Satgas Tegaskan Prioritas Pemerintah Menangani Pandemi Ialah Menjaga Keselamatan Rakyat
Hal itu disampaikan dalam agenda International Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/1/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima.
Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya.
Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia," kata Wiku menjawab pertanyaan media.
Pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin.
Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia.
Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.
Dan pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi.
Dan dalam prosesnya, pemerintah juga bersikap transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin Covid-19.
