Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif Lebih Baik Untuk Tenaga Kesehatan yang Tangani Corona

Sukamta menyatakan prihatin terkait adanya lonjakan jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya.

Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif Lebih Baik Untuk Tenaga Kesehatan yang Tangani Corona
Oji/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. 

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut pemerintah pusat perlu turun tangan dalam rekrutmen tenaga kesehatan, mengingat pemda kesulitan melakukan rekrutmen.

Padahal, Sukamta mengungkap bahwa Pemda DIY belum lama ini membuka lowongan 230 tenaga kesehatan.

Akan tetapi kabarnya yang mendaftar 88 orang dan kemudian hanya 26 orang yang melanjutkan.

Baca juga: Jubir Kemenkes Tegaskan Belum Ada Jalur Mandiri untuk Vaksinasi Covid-19

Dia memaparkan banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga hingga ada kekhawatiran karena menangani pasien Covid.

"Tanpa ada perhatian dan insentif yang lebih baik dari pemerintah pusat buat nakes, akan semakin sulit merekrut. Apalagi ada kabar di beberapa daerah insentif terlambat, salah sasaran hingga disunat oleh oknum," ujarnya.

Hal ini menurut dia mestinya segera diperbaiki pemerintah.

"Jadi saat ini sangat penting adanya kejelasan anggaran dari pusat untuk rumah sakit utamanya di daerah dan nakes, sehingga tidak menjadi beban daerah," kata dia.

Lebih lanjut, anggota DPR asal Yogyakarta ini meminta pemerintah lebih konsiten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena hal tersebut akan sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Saat program vaksinasi mulai bergulir, Pak Menkes buat wacana akan ada sertifikat digital vaksinasi untuk bebas bepergian tanpa tes swab PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Ini jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi," ungkap Sukamta.

Ia berharap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statemen yang kontra produktif dengan upaya penangan pandemi.

"Karena setiap statemen yang simpang siur akan membingungkan rakyat, akibatnya disiplin prokes akan berkurang. Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ujarnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas