Satgas Tidak akan Tolerir Keterlambatan Verifikasi Data Covid-19 dari Daerah
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa kasus Covid-19 dalam satu pekan terkahir meningkat
Editor: Hendra Gunawan
![Satgas Tidak akan Tolerir Keterlambatan Verifikasi Data Covid-19 dari Daerah](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/pemakaman-covid-19-di-tpu-jombang_20210119_193652.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa kasus Covid-19 dalam satu pekan terakhir meningkat sebanyak 27,5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Bahkan kenaikan kasus sempat tembus angka 14 ribu dalam satu hari. Meningkatnya kasus Covid-19 disebabkan oleh sejumlah faktor salah satunya yakni verifikasi data yang terlambat.
"Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi bahkan tertinggi semenjak kasus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk, sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (19/1/2021).
Baca juga: Kasus Harian Positif Covid-19 di Atas 10 Ribu, Pemerintah Harus Siapkan Kebutuhan dan Tenaga Medis
Wiku mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki keterlambatan verifikasi data tersebut.
Misalnya seperti yang dilakukan Kementerian Kesehatan yang tengah memilah data yang memang sebenarnya masuk tanggal 11 sampai dengan 17 Januari 2021 dengan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya.
Baca juga: IDI Prediksi Kasus Harian Positif Covid-19 di atas 10 Ribu Hingga Akhir Januari, Bisa Tembus 1 Juta
"kedepannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data Covid-19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah," katanya.
Wiku mengatakan kedepannya Satgas tidak akan mentoleransi keterlambatan data karena sangat krusial dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
"Dengan data yang tidak Real Time maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," pungkasnya.