Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19 untuk mengendalikan pandemi virus corona melalui sejumlah kebijakan.

Satu bentuk upaya pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Baca juga: Petugas Evakuasi Pasien Covid-19 yang Terjebak Banjir 2 Meter Saat Isolasi Mandiri di Jatinegara

Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021) lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

"Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun," kata Jokowi dalam siaran pers yang dibagikan Biro Pers pada Sabtu (20/2/2021).

Namun, dalam beberapa pekan setelah penerapan PPKM berskala mikro, mulai kelihatan ada penurunan kasus Covid-19.

Baca juga: Saat Ini Tercatat Ada 158.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

"Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu," kata Jokowi.

Presiden mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.

Baca juga: Sebanyak 1,078 Juta Orang Sembuh Dari Covid-19 Hingga 20 Februari 2021

"Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota," jelasnya.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India.

Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

"Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro," ujarnya.

Presiden Jokowi memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.