Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memperingatkan pemerintah untuk tidak lagi kecolongan dalam melakukan tindakan awal mengantisipasi penyebaran varian virus Corona baru atau Corona B117.

Sebagaimana sikapnya di tahun lalu, Bukhori kembali menekankan pentingnya transparansi informasi dan kesigapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment).

“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga.

Baca juga: 14 Pegawai Kantor Perizinan Kota Blitar Terkonfirmasi Positif Covid-19 Seminggu Pasca Vaksinasi

Perkuat peran BNPB selaku leading sector saat ini, dan manfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak,” kata Bukhori melalui keterangannya, Senin (8/3/2021).

“Pemerintah juga harus tegas dan konsisten menghadirkan teladan yang baik dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

Pasalnya, hal ini berkaca pada insiden kerumunan di Maumere NTT beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja presiden,” imbuhnya.

Baca juga: Sosok Siti Rumende Harahap, Orang Tertua dari Indonesia yang Divaksin Covid-19

Bukhori meminta pemerintah, konsisten dan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Insiden di NTT adalah contoh yang kurang elok, apalagi dilakukan oleh seorang kepala negara yang semestinya terdepan dalam memberi contoh konsistensi antara kata dan perbuatan.

Lebih lanjut, politikus PKS ini juga mengkritik sejumlah kebijakan blunder pemerintah belakangan ini, seperti perpres terkait aturan investasi miras, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

Baca juga: CDC Tunda Terbitkan Panduan Vaksinasi Covid-19 bagi Warga AS yang Sudah Divaksin Penuh

Pemerintah dinilai tidak sensitif dalam mencermati situasi bangsa yang tengah membutuhkan konsentrasi dan kerja kolosal dalam menghadapi persoalan krisis kesehatan yang sampai hari ini belum menunjukan kemajuan signifikan.

“Berkenaan dengan pencabutan perpres soal aturan investasi miras, sesungguhnya masalah tidak serta merta selesai bila Presiden menyampaikan kebijakan pencabutan tersebut hanya secara lisan,” ucapnya.

"Sebagai wujud pertanggungjawaban, sambungnya, Presiden juga harus meneken perpres baru yang menetapkan miras adalah komoditi yang tertutup bagi investasi. Sebab, publik akan tetap menaruh curiga dengan keputusan menggantung tersebut," lanjutnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga menganggap pemerintah seolah kehilangan arah dan fokus dalam menangani krisis pandemi akibat sederet kegaduhan di tengah masyarakat yang justru ditimbulkan oleh internal Istana.

Bukhori khawatir, bahwa akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk lekas keluar dari krisis kesehatan apabila pengelolaan negara oleh pemerintah terus dikerjakan dengan cara yang morat-marit.

“Pemerintah harus berhenti menebar sensasi dengan narasi yang tidak bermutu. Rakyat butuh kebijakan yang bermutu. Bukan yang keliru sehingga bikin gaduh,” pungkasnya.