Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Ketua Umum BEM UI Minta Hentikan Politisasi Vaksin Nusantara

Vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan

Ketua Umum BEM UI Minta Hentikan Politisasi Vaksin Nusantara
Istimewa
Leon Alvinda Putra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak mendukung vaksin nusantara mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra menilai, sikap wakil rakyat yang duduk di Komisi IX DPR RI itu cenderung mengabaikan penjelasan detail Kepala Badan POM, Penny K. Lukito terkait hasil uji klinis fase I vaksin nusantara yang digagas oleh Terawan beberapa waktu lalu.

Menurut Leon, vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.

Bahkan Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan mendukung semua pengembangan vaksin, namun mempercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.

Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata vaksin nusantara ini belum lulus uji klinis fase I. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM.

Leon menghimbau agar semua pihak harus paham bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Warga Jepang Berusia 16 Tahun ke Atas Dijadwalkan 4 Juli 2021

Ia menegaskan sebuah vaksin harus melewati tahapan uji klinis yang harus dilakukan dengan benar sesuai standar prosedur yang berlaku.

"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas bisa asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," tegas Leon dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/04).

Leon pun mengingatkan agar jangan ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap vaksin nusantara yang awalnya bernama Vaksin Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) ini.

Hal itu terlihat dalam rekaman rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BPOM pada 10 Maret, dan 8 April yang viral di media sosial, dimana beberapa anggota Komisi IX DPR tampak menekan atau mengintervensi BPOM.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas