Ketua Umum BEM UI Minta Hentikan Politisasi Vaksin Nusantara
Vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan
Editor: Eko Sutriyanto
“Tidak boleh ada intervensi politik yang dibaliknya sepertinya ada kepentingan bisnis besar karena kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku,” tutur Dicky.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban, menyatakan salut dan selalu memberikan dukungan kepada Kepala Badan POM Penny Lukito yang belum memberikan izin uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.
“Kalau belum memenuhi kaidah klinis, ya kepala BPOM akan bilang belum. Integritas Badan POM juga sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac,” tuturnya.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Mawar Hitam - Tipe-X: Kau Mawar Hitam Harummu Kepedihan
Zubairi menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. Sejauh ini sudah dibuktikan secara tegas dan transparan oleh BPOM selama ini demi menjaga keamanan, mutu, efikasi dan manfaatnya.
"Publik harus diinformasikan dan dicerdaskan dengan penuh tanggungjawab tinggi dari kita semua. Jangan sampai terjadi pembohongan publik," kata ia.
Sebelumnya, BPOM belum bisa memberikan izin kelanjutan proses pengembangan uji klinis tahap II pada Vaksin Nusantara. Akibatnya, pengembangan vaksin tersebut harus melakukan perbaikan standar prosedur terlebih dahulu. Banyak penyimpangan atau pelanggaran protokol uji klinik yang dilakukan dalam uji klinik fase I vaksin tersebut.
Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan tim peneliti vaksin tersebut justru didominasi orang asing. Padahal, vaksin digembar-gemborkan sebagai karya anak bangsa.
Pada saat hearing antara BPOM bersama Komnas Obat dan Tim Pakar lengkap pada tanggal 16 Maret 2021 lalu terungkap bahwa ada 9 Peneliti Asing dari Amerika Serikat yang melakukan aktifitas penelitian di RS Kariadi Semarang yang didampingi oleh peneliti dari Undip Semarang.