Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sorotan terkait vaksin Nusantara terus berdatangan.

Vaksin besutan mantan Menkes RI Terawan Agus Putranto ini tetap melaju meski mengabaikan rekomendasi dari Badan POM.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI pun ngotot mengajukan diri sebagai relawan uji klinik.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman berharap peneliti tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan segelintir orang.

"Itu harus untuk kepentingan publik kepentingan kesehatan masyarakat dan bukan untuk kepentingan segelintir orang. Saya termasuk yang paling menentang yang begini, apalagi ada unsur asing di balik ini yang kita enggak tahu nanti untuk siapa manfaat ini," ujar Dicky saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Dicky mengingatkan, suatu riset ilmiah harus berbasis data saintifik yang melalui berbagai tahapan seperti uji fase I, II, dan lainnya.

Sehingga, riset ilmiah harus benar-benar tanpa kepentingan apapun termasuk politik.

"Satu riset udah di bawa ke arah politik dukung-mendukung itu udah bukan riset ilmiah lagi kalau riset itu harus berbasis pada data saintifiknya," ucapnya.

Lebih jauh ungkap Dicky, penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara sebaiknya dihentikan karena tidak tunduk pada aturan regulator yakni BPOM.

Ia menilai, jika terus dilanjutkan maka dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang buruk.

"Kaidah sains level nasional saja diabaikan apalagi di level global. Ini masalah besar, bahwa riset itu menyangkut nyawa hajat hidup orang banyak," kata Dicky.

"Taati kaidahnya, taati regulator ya BPOM kalau enggak ya berhenti saja," tambahnya.

*Vaksin Nusantara Tak Efektif dan Efisien saat Pandemi*

Ia mengungkapkan vaksin Nusantara tidak efektif dan efisien sebagai strategi pengendalian pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan riset misalnya, memerlukan SDM yang tidak sederhana baik dari segi jumlah dan kompetensi.

"Dari situ saja bagaimana mau diterapkan pada level public health, enggak mungkin, enggak fleksibel. Termasuk harus di rumah sakit atau setidaknya satu setting klinik yang canggih itu enggak sederhana," ungkap Dicky.

Kemudian memerlukan biaya yang mahal, dimana 1 orang bisa menggunakan dana mencapai 200 jutaan.

"Bagaimana pemerintah bisa membiayai. Ini situasi pandemi artinya kan ada hanya segelintir orang dan efektivitas itu masih tanda tanya besar apalagi untuk strategi pandemi, tidak tepat sangat tidak tepat," ujarnya.