TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lonjakan kasus baru covid-19 terutama di Indonesia masih terjadi.

Pada Jumat(23/4/2021) dilaporkan ada penambahan 5.436 kasus baru covid-19. Sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini ada 1.632.248.

Jawa Barat mencatatkan kasus harian tertinggi yaitu 1.066 kasus, disusul DKI Jakarta dengan 884 kasus.

Terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengabarkan, stok vaksin yang dimiliki pemerintah diperkirakan akan habis dalam 20 hari ke depan.

Baca juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Disuntik Vaksin Nusantara: Tidak Ada yang Saya Rasakan

Baca juga: Pemerintah Percepat Program Vaksinasi Covid-19

Ia menuturkan, sampai saat ini total vaksin yang diterima Indonesia sebanyak 26,2 juta dosis baik yang dibeli langsung dari luar negeri atau melalui Bio Farma. Dari 26,2 juta ini sekitar 18 juta sudah disuntikkan.

"Jadi sekarang kita masih ada stok sekitar 8 juta dosis di mana stok 8 juta, sekitar 3 juta adalah merupakan produksi baru dari Biofarma yang segera akan kita kirim ke daerah," terangnya saat acara "Media Gathering Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan PC-PEN".

Budi melanjutkan, saat ini untuk laju penyuntikan berada pada angka 400 ribu suntikan per hari. Sehingga untuk 8 juta stok vaksin yang ada akan habis selama 20 hari ke depan.

"Kalau 8 juta stok itu 400 ribu suntik sehari kita punya stok sekitar 20 hari suntik ya. Mepet sebenarnya karena memang siklus produksi yang Biofarma untuk setiap kali menerima bahan baku itu 1 bulan. Jadi kita masih punya kira-kira 20 hari untuk suntik," kata Menkes.

Mantan wakil menteri BUMN ini menuturkan, total kebutuhkan vaksin yang akan digunakan sebagai 426 juta dosis, dimana sekitar 225 juta dosis telah berhasil didapat Indonesia.

"Jadi ya tinggal nunggu jadwal pengiriman tapi memang jadwal pengirimannya masih bisa geser-geser tergantung dari masalah logistik, masalah produksi dan kadang-kadang masalah prioritas dari negara-negara produsen.

Sisanya masih kita buat sebagai opsi, karena kita masih menunggu apakah vaksin gratis yang dari GAVI bisa lebih banyak dari yang sekarang," ungkap Budi.

PT Bio Farma (Persero) menggandeng DNR Distribusi dalam proses pendistribusian vaksin Sinovac di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, DNR Distribusi akan melakukan pengiriman vaksi Sinovac ke 14 provinsi.

Chief of Supply Chain DNR Distribusi Jerry Tengker mengatakan, dalam pengiriman vaksin tersebut, maka perseroan menggunakan infrastruktur yang dimiliki yakni gudang cold chain yang telah terintegrasi di 32 provinsi dan lebih dari 850 armada truk pendingin turut disiapakan.

"Kami memiliki gudang-gudang cold chain dan memiliki sistem teknologi yang bernama Digital Vaccine Management System (DVMS), dimana teknologi tersebut dapat melakukan monitoring suhu maupun keberadaan vaksin," kata Jerry.

Menurutnya, sesuai regulasi yang ditentukan pihak Bio Farma, vaksin Sinovac sangat rentan terhadap perubahan suhu, dan mengharuskan penyimpanan dilakukan di tempat yang memiliki suhu dengan rentang 2 sampai 8 derajat celcius.

"Dengan fasilitas dan sistem teknologi DVMS yang dimiliki DNR Distribusi, kami berkeyakinan penuh dapat menyelesaikan dengan baik seluruh tugas yang dipercayakan dalam hal pendistribusian vaksin Sinovac di seluruh wilayah Indonesia," paparnya.

Diketahui, DNR Distribusi bagian dari DNR Corporation, yang merupakan core bisnis dari PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA).

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dalam mengatasi pandemi Covid-19, meski harus dengan cara impor.

Pasalnya stok vaksin di beberapa negara di dunia juga sedang dalam kekurangan. Rahmad menegaskan agar pemerintah memprioritaskan mandiri vaksin dan tidak ketergantungan pada impor.

"Bagi parlemen sebelum kita mandiri di vaksin , kita memang mendorong agar keberadaan vaksin terutama stok harus benar-benar aman dengan mengimpor vaksin yang telah ada kesepakatan MoU dengan pemerintah serta program vaksin mandiri untuk karyawan," ujar Rahmad.

Rahmad mengapresiasi langkah pemerintah mendukung penelitian berbasis sel dendritik setelah adanya MoU antara Kemenkes, KASAD dan BPOM.

Dia menilai, dengan terjalinnya kerjasama dalam pengembangan ini adalah sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah terhadap penelitian berbasis sel dendritik.

"Perlu kita apresiasi negara memberikan fasilitasi terhadap penelitan berbasis sel dendretik ini," ujarnya.

Rahmad menuturkan, penelitan berbasis sel dendritik ini terus dikembangkan. Penggunaanya hanya diperbolehkan untuk pengobatan pribadi atau individu belum untuk massal.

Namun demikian, kata dia, jika hasil penelitiannya ini terbukti sesuai dengan sistem imunitas maka masyarakat lebih memilih dan mencari.

"Artinya ketika nantinya ini berhasil akan di serahkan sepenuhnya menjadi kebutuhan masing-masing individu dalam rangka memingkatakan imunitas tubuh. Makanya konsep penelitian yang akan dilakukan adalah basenya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk massal," ungkapnya.

"Tapi pada akhirnya nanti akan kembali ke masyarakat bila hasilnya sangat memuaskan bila sudah selesai tentu ini akan di buru rakyat untuk membeli sendiri ketika sudah diberikan izin oleh pemerintah," kata Rahmad.

Untuk itu legislator asal Jawa Tengah menuturkan, dengan adanya MoU ini maka energi kebangsaan disatukan kembali

untuk gotong royong menyatukan langkah melawan Covid-19. Ia berharap penelitian penelitian model serupa bisa dicetuskan negara untuk melawan Covid-19 maupun penyakit lainnya.

"Tentu ini kita sambut gembira dengan adanya MoU ini tentu ini menyudahi polemik yang tidak perlu dan telah menimbulkan kontraproduktif buat mengatasi pandemi," pungkasnya.(Tribun Network/dit/rin/sen/wly)