TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi pemberitaan mengenai penilaian kinerja penanganan pandemi COVID-19.

Ia menuturkan, informasi yang disampaikan sebelumnya tidak terkait penilaian kinerja Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pandemi.

Namun merupakan indikator risiko berdasarkan pedoman WHO sebagaimana situasi yang kemungkinan dihadapi DKI Jakarta pasca libur Idul Fitri.

“Saya secara pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran yang tidak seharusnya terjadi. Indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dalam penanganan pandemi. Saya juga meminta maaf kepada tenaga kesehatan dan ribuan masyarakat DKI Jakarta yang telah bekerja keras, transparan, dan serius menangani pandemi sejak awal 2020,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021).

Permohonan maaf ini juga sekaligus mencabut pernyataan tentang Penilaian Kualitas Pengendalian Pandemi DKI Jakarta dengan nilai E.

Menurut mantan wakil menteri BUMN ini keberhasilan yang diraih Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam hal penanganan pandemi COVID-19.

Baca juga: Respon Gubernur Anies saat Menkes Ralat Rapor Nilai E Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta 

Seperti kemampuan 3T yaitu Testing, Tracing dan Treatment melebihi ekspektasi WHO, dan pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta salah satu yang tertinggi bersama Bali.

DKI Jakarta juga termasuk salah satu provinsi yang secara aktif mendorong vaksinasi bagi kelompok Lansia. Hingga kemarin, dari target 911.631 lansia di Jakarta, 64,8% telah menerima vaksinasi dosis pertama, dan 58% menerima vaksinasi dosis kedua.

“Berdasarkan berbagai data, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi terbaik dan paling konsisten dalam penanganan pandemi. Untuk itu, kami mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, termasuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta beserta jajarannya, yang tetap solid bersatu melawan COVID-19 selama setahun lebih ini,” katanya.

Selanjutnya Menkes juga akan mengevaluasi indikator penilaian yang dipakai agar memenuhi prinsip obyektifitas, keadilan, dan lebih utuh menggambarkan situasi pandemi, serta senantiasa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait indikator penilaian yang dipakai.