TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah sekolah di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, saat ini mulai melakukan persiapan menjelang digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada bulan Juli mendatang.

Sejumlah perlengkapan juga sudah disiapkan oleh pihak sekolahan.

Dikutip dari tayangan Kompas Pagi, Rabu (9/6/2021), Kepala Sekolah SMA 1 Depok, Usep Kasman mengatakan, pihaknya akan menerapkan jumlah kehadiran siswa dengan presentase 50 persen siswa dalam satu kelas.

Usep menerangkan, jumlah siswa yang hadir harus separuh dari keseluruhan total jumlah siswa dalam satu kelas.

"Jadi nanti kelas yang harusnya penuh nanti kita kan bagi dua, misalnya kelas A, nanti kita bagi dua, separuh-separuh," terang Usep.

Termasuk juga kaitannya dengan sistem penjadwalannya.

Baca juga: Polri Diminta Pantau Implementasi Imbauan Presiden soal Sekolah Tatap Muka

Baca juga: FSGI Dukung Pemda Buka Sekolah di Wilayah Pelosok

Tidak hanya itu, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan para guru untuk menyederhanakan kurikulum.

"Berikutnya, kurikulum juga sudah disederhanakan, (termasuk) kemudian penjadwalan," kata Usep.

Berkaitan dengan kebutuhan infrastrukturnya, Usep menerangkan dirinya bersama pihak sekolahan telah menyiapkan beberapa hal.

Hal tersebut di antaranya wastafel cuci tangan untuk para siswa.

"Berkaitan dengan infrastruktur yang pencegahan, kita sudah menyiapkan beberapa hal di antaranya kita memperbanyak wastafel untuk cuci tangan anak-anak," terang Usep.

Usep mengatakan, setidaknya dalam dua kelas terdapat satu wastafel cuci tangan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Larang Zona Merah di Jateng Gelar Sekolah Tatap Muka

"Di mana kita siapkan wastafel, yaitu minimal dua kelas satu wastafel," terang Usep.

Ingin pengecekan ini dilakukan dengan detail, Usep juga menyiapkan fasilitas berupa alat pengecek suhu badan juga digunakan.

"Fasilitas lain seperti tempat cuci tangan, alat pengecek suhu badan dan lain sebagainya, juga telah disiapkan," katanya.

Pihak sekolah juga telah merekam tata cara dan simulasi belajar kembali melalui video yang mudah diakses siswa.

Sistem ini dilakukan Usep tak lain untuk pencagahan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Mengingat pada bulan Juli 2021 terdapat sekolah sudah mulai dibuka.

Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Dilakukan 2 x 2 Jam dalam Seminggu

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan mulai digelar pada Juli mendatang dilakukan secara terbatas.

Pembatasan yang dimaksud mencakup waktu pelaksanaan, durasi kegiatan, hingga presentase jumlah murid.

Baca juga: KPAI Minta Pemda Tunda Lakukan Sekolah Tatap Muka jika Kasus Positif Covid-19 di atas 10 Persen

Dikutip dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021), melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi mengarahkan bahwa pembelajaran tatap muka harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," terang Budi dalam konferensi pers secara daring di Istana Merdeka, Senin (7/6/2021) lalu.

Pembatasan yang dimaksud Jokowi antara lain, yakni pembelajaran harus dilakukan maksimal dua kali tatap muka dalam seminggu.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta durasi kegiatan pembelajaran maksimal hanya boleh dua jam dalam sekali penyelenggaraan.

Baca juga: Menkes: Sekolah Tatap Muka Maksimal 2 Jam per Hari dan Kapasitasnya Hanya 25 Persen

Dalam penyelenggaraannya pun harus atas sepengetahuan dan izin dari orang tua masing-masing siswa.

Apabila terdapat orang tua yang memilih pembelajaran dilakukan secara daring juga diperbolehkan.

"Maksimal (pembelajaran tatap muka dalam) seminggu hanya boleh dua kali."

"Dan maksimal (dalam) sekali datang, hanya boleh dua jam."

"Dan opsi untuk untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua," terang Budi.

Selain itu, pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, hanya boleh dihadiri maksimal 25 persen dari presentase total jumlah murid.

"Dipastikan oleh beliau (Jokowi), pembelajaran tatap muka terbatas, terbatasnya adalah tersebut, (yakni) maksimal 25 persen dari jumlah murid, (murid) yang boleh hadir," tambah Budi.

Atas arahan presiden tersebut, baik Budi, Panglima TNI, dan Kapolri diminta untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya vaksinasi yang dilakukan oleh semua guru.

Hal tersebut lantaran Jokowi meminta semua guru dan tenaga pendidik harus divaksinasi terlebih dahulu, sebelum memulai PTM.

"Dan tugas kami yang juga diberikan kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, (yakni) semua guru harus selesai di vaksinasi sebelum mulai (pembelajaran tatap muka)," terang Budi.

Oleh karena itu, Budi berharap masing-masing pemerintah daerah dapat memprioritaskan vaksinasi kepada guru dan lansia.

"Mohon bantuan juga (kepada) kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," pinta Budi.

Pemberlakukan pembatasan ini dilakukan, tak lain demi mencegah penularan virus corona pada aktivitas belajar mengajar tatap muka.

(Tribunnews.com/ Galuh Widya Wardani)

Baca berita lain terkait Pembelajaran Tatap Muka lainnya