TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundang perwakilan RS rujukan Covid-19 serta epidemiolog untuk membahas lonjakan kasus Covid-19 di DIY, akhir-akhir ini.

Rapat berlangsung di Kompleks Kepatihan pada Senin (21/6/2021).

Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad menyatakan, guna mengendalikan penularan Covid-19, Pemda DIY harus mampu melakukan pembatasan mobilitas terhadap 70 persen populasi penduduknya.

Langkah itu dinilai efektif untuk menangani pandemi Covid-19 di suatu wilayah.

Contoh konkretnya bisa berkaca pada Selandia Baru dan Vietnam yang dinilai berhasil mengatasi virus corona di negaranya masing-masing.

Kedua negara tersebut mampu mengendalikan minimal 70 persen warganya untuk berdiam diri di dalam rumah dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Tekan Lonjakan Kasus Corona, Wagub DKI: Kebijakan Pengetatan Segera Diumumkan  

"Dari kami sudah cukup jelas, karena peningkatan penularan itu kaitannya dengan mobilitas yang tinggi. Satu cara mengendalikan penularan, ya, menghentikan mobilitas," jelas Riris usai bertemu dengan Sultan HB X, Senin (21/6/2021).

Jika mobilitas dapat dikendalikan, otomatis jumlah penambahan kasus dapat ditekan. Karena virus akan kesulitan mencari inangnya.

Pandemi pun dapat segera tertangani.

Upaya pengendalian mobilitas tersebut sebenarnya serupa dengan konsep kekebalan kelompok atau herd immunity dalam vaksinasi.

Kekebalan kelompok merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi. Karena banyak penduduk yang tervaksin, virus menjadi sulit untuk menular.

Lebih jauh, Riris mengungkapkan, agar kebijakan pembatasan berjalan efektif tentu membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dia membandingkan masa awal pandemi Covid-19 melanda pada 2020 dengan saat ini.

Dulu sebagian besar masyarakat rela untuk tinggal menetap di rumah.