Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat. Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro.

"Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan agar satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021).

Lebih jauh, Sri Sultan menuturkan, wacana lockdown atau karantina yang dulu sempat dilontarkan merupakan solusi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan.

Kebijakan tersebut, diakui Sultan, sulit untuk dilakukan karena bakal membawa konsekuensi besar.

Pascakarantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu sehingga Pemda DIY harus menanggung segala kebutuhan warganya.

Sultan mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DIY.

"(Jika lockdown) orang jualan enggak ada. Yang buka hanya apotek dan supermarket, yang lain tutup. Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan.

Ya, kalau kita tidak kuat," terang Sultan.

"Ya enggak, tidak ada kalimat lockdown. Saya tidak kuat meragati (membiayai) semua rakyat se-Yogya. Itu pilihan terakhir," tambah Raja Keraton Yogyakarta ini.

Terkait dengan aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Pasalnya, bupati dan wali kota dianggap paling tahu tentang kondisi nyata di lapangan.

Kepala daerah misalnya dapat meniru langkah Bupati Bantul untuk menutup sejumlah destinasi wisata pada akhir pekan karena tingkat kunjungan selalu membeludak.

"Terserah bupati wali kota, saya tidak ada kebijakan seperti itu (penutupan tempat wisata). Kabupaten kota bisa melihat kondisi riilnya. Pengalaman seperti (penutupan) Parangtritis kan sudah jelas," tandas Sultan. (tro)

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Begini Cara Mengendalikan Covid-19 Menurut Epidemiolog