TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito menyebut, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro masih efektif menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu menjawab desakan kepada pemerintah dari berbagai pihak untuk segera menerapkan kebijakan lockdown.

Ia melanjutkan, kebijakan lockdown telah dilaksanakan pemerintah pada awal pandemi Covid-19.

Lockdown, PSBB, PPKM Mikro memiliki tujuan sama yakni penegakan protokol kesehatan dan mengendalikan mobilitas masyarakat.

"Sebenarnya konsep Lockdown, karantina wilayah ataupun PPKM mikro ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi. Subtasinya itu sama, penegakan protokol kesehatan dan mengendalikan mobilitas masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers virtual BNPB, beberapa waktu lalu

Ganip menuturkan, PSBB memiliki dampak yang begitu besar terhadap ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Untuk itu, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan PPKM Mikro.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Tegakkan Aturan PPKM Mikro, Maka Covid-19 Bisa Dikendalikan

"PSBB itu terlalu besar dampaknya maka kegiatan itu evaluasi. Kemudian ada PKKM Mikro," ungkap Ganip.

Lebih jauh Ganip mengatakan, pelaksanaan PPKM Mikro yang kini telah mencapai jilid 12, terbukti menurunkan jumlah kasus Covid-19.

"Sampai dengan PPKM Mikro ke-12 sudah terbukti mengendalikan lonjakan kasus.
Kita sudah mengalami penurunan yang sangat bagus, saat libur panjang Nataru sampai dengan tanggal 18 Mei pasca lebaran kita mengalami kenaikan lagi," kata dia.

Sehingga PPKM Mikro masih efektif untuk bisa mengendalikan itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat harus terlaksana dengan baik.

*Faktor Penyebab Lonjakan Kasus*

Dikesempatan yang sama ia memaparkan, lonjakan disebabkan adanya liburan panjang yaitu lebaran, kemudian juga kedisiplinan masyarakat yang menurun terhadap protokol kesehatan, serta dan yang ketiga terindikasi ada varian baru akan memasuki wilayah Indonesia.

"Jadi inilah yang menyebabkan lonjakan kasus," ujar Ganip.