TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan pers, Rabu (23/6/2021).

"Pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi meminta agar masyarakat tidak mempertentangkan antara lockdown dan PPKM Mikro.

"Saya sampaikan PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Satgas Minta Daerah Optimalisasi PPKM Sekarang Juga

Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, lanjut Jokowi, semestinya laju kasus bisa terkendali.

"Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat."

"Untuk itu saya minta pada gubernur, bupati dan wali kota, untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro," ungkapnya.

Jokowi juga minta kepala daerah mengoptimalkan posko-posko Covid-19 di masing-masing desa/kelurahan.

"Fungsi utama posko untuk mendorong perilaku masyarakat untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak," ungkap Jokowi.

Baca juga: Tak akan Lockdown dan Tetap Lakukan PPKM, Sri Sultan HB X: Nggak Kuat Ngragati Rakyat se-Yogya

Presiden menyebut, kedisiplinan 3M dan penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) hingga ke tingkat desa menjadi kunci.

"Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini," ungkap Jokowi.

Penebalan PPKM Mikro

Penebalan atau penguatan PPKM Mikro di 34 provinsi akan dilaksanakan pemerintah.