Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Asosiasi Ojek Online Pilih PPKM Skala Mikro Ketimbang Lockdown

Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, penerapan PPKM mikro dinilai lebih baik ketimbang lockdown.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Asosiasi Ojek Online Pilih PPKM Skala Mikro Ketimbang Lockdown
Tribunnews/Irwan Rismawan
Suasana aktivitas di pusat perbelanjaan Mal Kasablanka, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terkait lonjakan kasus Covid-19 pada periode 22 Juni-5 Juli yang salah satunya yakni pembatasan pengunjung mal dan pembatasan jam operasional. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia mendukung langkah pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

PPKM dinilai baik untuk menekan penularan covid-19.

Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, penerapan PPKM mikro dinilai lebih baik ketimbang lockdown.

Para pengemudi ojek online kata Igun masih diperbolehkan melakukan aktivitasnya secara normal.

"Selagi langkah-langkah yang ditempuh tidak membatasi ruang gerak ojek online kami mendukung," ujar Igun saat dikonfirmasi, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Igun berharap tidak ada penutupan akses bagi ojek online untuk antar jemput penumpang, barang, hingga pemesanan makanan selama PPKM berlangsung.

Berita Rekomendasi

Para ojek online, kata dia, berpartisipasi menjalankan roda perekonomian masyarakat.

Igun mencontohkan seperti pegawai yang sedang bekerja dari rumah dan pembatasan-pembatasan dari berbagai sektor.

"Sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya dari rumah dengan memanfaatkan ojek online," tutur Igun.

Baca juga: PPKM Mikro Dianggap Lebih Baik daripada PSBB

Pemerintah memilih untuk tidak mengambil langkah lockdown dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Saat ini, pemerintah memilih opsi memperketat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Baca juga: Biaya Lockdown Disebut Mahal oleh Pemerintah, Ini Perkiraannya, Pernah Diungkap Jokowi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, momentum pemulihan ekonomi sebetulnya sudah terlihat.

Namun, karena ada kenaikan kasus covid-19, pemerintah kembali mengambil langkah tegas.

"Ini momentum perlu dijaga, tapi pengendalian covid sangat penting sebab itu necessary condition untuk kita bisa pulih. Enggak akan kita bisa pulih tanpa penanganan covid, tanpa penurunan covid," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas