Besok Polri Patroli ke Masjid Imbau Aturan Soal Salat Idul Adha dan Penyembelihan Kurban
Imam mengatakan mereka yang akan berpatroli yakni Babinkamtibmas dan personel Polsek setempat yang terlibat operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan mulai besok personel Polri di lapangan akan mulai berpatroli ke masjid-masjid di pinggiran ibu kota Jakarta guna mengimbau aturan soal salat Idul Adha dan penyembelihan kurban.
Imam mengatakan mereka yang akan berpatroli yakni Babinkamtibmas dan personel Polsek setempat yang terlibat operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19.
Selain itu, kata dia, nantinya Polri tidak bekerja sendirian melainkan akan bekerja sama dengan TNI dan stakeholder terkait.
Hal tersebut disampaikan Imam saat konferensi pers usai Rapat Tingkat Menteri Pembatasan Pergerakan Masyarakat selama Pelaksanaan Salat ldul Adha dan Penyembelihan Kurban yang digelar Kemenko PMK secara virtual pada Jumat (2/7/2021).
"Jadi nanti dengan cara patroli, rekan-rekan kita yang di bawah itu, polisi yang di bawah dengan TNI yang di bawah, tentunya nanti akan menggandeng stakeholder terkait mendatangi surau-surau atau masjid-masjid di tingkat kecamatan, di pinggir, itu untuk paling tidak mulai besok sudah memberikan imbauan sekaligus memberikan pemahaman, syukur-syukur nanti kita buat Surat Edaran," kata Imam.
Baca juga: Menag Umumkan Aturan Pelaksanaan Idul Adha di Wilayah Cakupan PPKM Darurat: Salat Ied Ditiadakan
Imam mengatakan, nantinya petugas kepolisian di lapangan akan mempedomani Surat Edaran dari Kementerian Agama terkait salat Idul Adha dan penyembelihan kurban.
Kalau nanti ternyata masih berlangsung, kata dia, pihaknya tidak serta merta akan membubarkan jamaah yang sudah melaksanakan salat Idul Adha.
"Ini nanti akan mengundang persoalan baru. Paling tidak kita coba satu minggu ke depan, kurang lebih itu kita lakukan edukasi dan woro-woro, pemberitahuan sekaligus mendatangi marbot-marbot masjid terkait dengan kebijakan pemerintah," kata Imam.