Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Fraksi PKS Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Darurat secara Keseluruhan

Sebab, risiko penularan Covid-19 dari luar Indonesia tetap tinggi meski para TKA telah menjalani vaksinasi.

Fraksi PKS Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Darurat secara Keseluruhan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan saat penutupan ruas jalan menuju pusat kota di Jalan Rajawali Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/7/2021). Penutupan ruas jalan tersebut dalam rangka penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas warga sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Sebanyak tiga kali penutupan yang dilakukan di ring 1, 2, dan 3, yaitu pada pukul 08.00-10.00, 13.00-16.30, dan 18.00-05.00 WIB. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menilai pemerintah inkonsisten dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan, pemerintah tak belajar dari pengalaman saat gelombang pertama Covid-19 melanda tahun lalu.

Dia menyebut masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) PPKM Darurat mengindikasikan tak ada keselarasan dengan arah kebijakan penanganan Covid-19.

Sebab, risiko penularan Covid-19 dari luar Indonesia tetap tinggi meski para TKA telah menjalani vaksinasi.

Baca juga: 15 Daerah Diberlakukan PPKM Darurat Seperti Jawa - Bali, Ini Parameternya

Hal itu disampaikannya dalam PKS Legislative Corner bertajuk 'PPKM: WNI Dicegat, WNA Bisa Lewat. What?', secara virtual, Jumat (9/7/2021).

"Sekarang juga pada saat hari pertama kita memberlakukan PPKM ternyata 20 orang TKA dari China masuk ke Indonesia. Ini menjadi catatan kita pemerintah sering salah langkah dalam mengambil kebijakan untuk antisipasi pandemi ini," katanya.

Suryadi juga menyoroti aturan karantina 8 hari bagi warga asing yang akan masuk wilayah Indonesia.

Baca juga: TKA Masuk Saat PPKM Darurat Bisa Munculkan Distrust terhadap Pemerintah

Menurutnya aturan tersebut tak sesuai dengan anjuran lembaga kesehatan dunia atau WHO yang meminta karantina selama 14 hari.

"Kita sangat sayangkan karena pertimbangan utama kita seharusnya adalah murni pertimbangan kesehatan. Apa yang menjadi rekomendasi para pakar atau lembaga kesehatan dunia seperti WHO ini harus dijalankan, dianjurkan 14 hari jangan didiskon," ujarnya.

Di sisi lain, Suryadi menyoroti leading sector dalam penerapan PPKM Darurat.

Menurutnya, tidak tepat apabila PPKM Darurat dipimpin oleh menteri yang tak membawahi bidang kesehatan.

Baca juga: TKA Masuk Saat PPKM Darurat Bisa Munculkan Distrust terhadap Pemerintah

Atas dasar itu, Suryadi menilai pemerintah perlu mengevaluasi penananganan Covid-19, terutama penerapan PPKM Darurat.

"Karenanya pemerintah seharusnya tidak perlu ragu untuk memulai evaluasi keseluruhan, mulai dari struktur yang akan menangani covid ini sampai kepada koordinasi di level yang lebih rendah. Belum lagi bicara implementasi di lapangan ini makin kacau," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas